Organisasi Kemasyarakatan Dukung Program “Jaga Jakarta”, Siap Bersinergi dengan Polda Metro Jaya

Jakarta – Sejumlah organisasi masyarakat ormas menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Polda Metro Jaya yang menggelar Apel Siaga Kamtibmas bertema “Harmoni Organisasi Kemasyarakatan dalam Jaga Jakarta” di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Rabu (15/10/2025).

Kegiatan ini menjadi simbol kolaborasi antara Polri dan berbagai organisasi kemasyarakatan seperti GRIB, KOKAM, Timur Indonesia Bersatu, ANTARA, PPM, FORKABI, FBR, KBPP Polri, Kembang Latar, PBB, Bang Japar, PP, PS TTKDH, Satria Banten, BPPKB Banten, FKPPI, Pokdarkamtibmas, Senkom, Satgas Banten Kesti, FKPM, Komunitas, dan GMBI.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Grip Jaya, Haji Zulfiqar, mengaku mengapresiasi inisiatif Kapolda Metro Jaya menggelar apel yang mempertemukan berbagai ormas dalam satu semangat kebersamaan.

“Acara seperti ini sangat baik dan bermanfaat dalam mempererat hubungan antara kepolisian dan organisasi masyarakat,” ujar Haji Zulfiqar kepada wartawan di lokasi acara.

Zulfiqar menilai pembinaan dan perlindungan dari pihak kepolisian penting agar ormas dapat terus berperan positif di tengah masyarakat.

“Kalau Polri aktif membina dan mengayomi, kami siap turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi dan mencegah warga agar tidak mudah terprovokasi isu-isu negatif,” tegasnya.

tidak hanya itu, Komandan Wilayah Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Jafar), Iko Setiawan, juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda Metro Jaya atas pelaksanaan Apel Siaga Kamtibmas.

“Apel ini langkah positif untuk memperkuat hubungan antara Polri dan ormas di Jakarta. Ini bentuk nyata kebersamaan dalam menjaga keamanan,” kata Iko Setiawan.

Bang Jafar, yang berada di bawah pimpinan Hj. Fahira Idris, S.E., M.A., disebut siap terus mendukung program Jaga Jakarta.

“Kami siap berperan aktif menjaga kamtibmas. Dengan semangat kebersamaan, Bang Jafar akan bersinergi dengan Polda Metro Jaya untuk mewujudkan Jakarta yang aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.

Iko menegaskan, seluruh anggota Bang Jafar siap berada di garda terdepan membantu kepolisian menjaga situasi tetap damai.

Instruksi Presiden: Seluruh SPPG Akan Seperti Polri, Wajib Punya Rapid Test Cegah Keracunan

Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas makanan yang disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa seluruh dapur SPPG nantinya akan dilengkapi alat rapid test sebagai standar baru keamanan pangan.

Langkah ini, kata Dadan, merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Joko Widodo untuk memastikan layanan gizi negara aman, sehat, dan bebas dari risiko keracunan.

Polri Jadi Role Model SPPG Nasional

Dadan mencontohkan SPPG yang berada di bawah naungan Polri. Hingga kini, tidak pernah ada laporan kasus keracunan di lingkungan tersebut. Hal itu terjadi karena penerapan standar yang ketat, baik dari sisi infrastruktur dapur maupun prosedur pengujian makanan.

“Pertama, seluruh bangunan yang dibangun oleh Polri itu kan standarnya bagus ya. Kemudian yang kedua, mereka melakukan rapid test sebelum makanan itu diedarkan,” jelas Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

Dengan sistem tersebut, makanan yang diproduksi SPPG Polri terjamin aman sebelum sampai ke tangan masyarakat maupun personel yang membutuhkan.

Instruksi Presiden: Rapid Test Jadi Prosedur Wajib

Menurut Dadan, Presiden menginginkan agar seluruh dapur SPPG di kementerian, lembaga, hingga daerah, menerapkan prosedur serupa. Setiap makanan harus melewati proses uji cepat (rapid test) sebelum disajikan atau disalurkan.

“Jadi nantinya semua dapur SPPG akan punya fasilitas rapid test. Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap layanan gizi dari negara,” tegasnya.

Cegah Keracunan Massal

Kebijakan ini dinilai krusial, mengingat beberapa kali terjadi kasus keracunan massal di berbagai daerah akibat makanan yang tidak higienis atau kurang terkontrol. Dengan adanya rapid test, potensi penyebaran penyakit melalui makanan dapat ditekan sejak dini.

Dadan menekankan, SPPG bukan hanya sekadar dapur umum, melainkan juga bagian dari upaya negara dalam menjamin ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

 

 

Dapur SPPG Polri Jadi Rujukan Nasional : Zero Kasus Keracunan, Rapid Test Jadi Protokol Wajib

Jakarta, 1 Oktober 2025 — Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan meningkatkan standar operasional di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang menyampaikan bahwa seluruh dapur SPPG ke depan akan meniru sistem dan protokol keamanan pangan yang telah diterapkan oleh SPPG milik Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Langkah ini diambil menyusul hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa 600 dapur SPPG yang berada di bawah koordinasi Polri tidak mencatat satu pun kasus keracunan. Keberhasilan ini dikaitkan dengan penerapan standar bangunan yang baik serta adanya prosedur rapid test terhadap makanan sebelum disajikan kepada penerima manfaat.

“Bangunan yang digunakan oleh Polri memang memiliki standar yang bagus. Tapi yang paling penting adalah mereka melakukan rapid test sebelum makanan didistribusikan. Ini menjadi langkah pencegahan yang sangat efektif,” ujar Dadan Hindayana saat menghadiri rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Ia menambahkan bahwa Presiden RI telah menginstruksikan agar seluruh dapur SPPG—tanpa terkecuali—mengadopsi model yang terbukti berhasil tersebut. Tujuannya bukan hanya mencegah kejadian yang tak diinginkan, tetapi juga menjamin rasa aman dan kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam rapat yang sama, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago juga menyoroti keberhasilan Polri dalam mengelola dapur SPPG. Menurutnya, keberhasilan ini tak lepas dari manajemen yang disiplin dan tanggung jawab yang tinggi.

“Bukan soal siapa yang mengelola—mau politisi, TNI, atau Polri—tapi siapa yang paling bertanggung jawab. Dan faktanya, dapur SPPG Polri bisa jadi contoh karena tak ada kasus keracunan dan mengikuti standar operasional yang baik,” tegas Irma.

Informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa dapur Polri bukan hanya bebas kasus, tetapi juga tertib dalam hal pengawasan kualitas makanan dan kebersihan lingkungan dapur. Inilah yang menurutnya patut dijadikan referensi nasional.

Langkah Polri yang melakukan uji cepat terhadap makanan sebelum konsumsi dinilai sangat tepat, terutama dalam konteks penyediaan makanan skala besar bagi masyarakat. Ini menjadi bentuk nyata bahwa Polri tidak hanya hadir dalam tugas-tugas keamanan, tetapi juga dalam pelayanan sosial yang menyentuh langsung kehidupan rakyat kecil.

Keberhasilan Polri dalam menjaga standar mutu dapur SPPG menunjukkan bahwa sinergi antara kedisiplinan, kepedulian, dan sistem kerja yang terstruktur mampu menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Ketika seluruh dapur SPPG diadopsi mengikuti pola ini, Indonesia diharapkan akan memiliki sistem penyediaan makanan bergizi yang aman, terpercaya, dan bebas dari risiko keracunan. Inilah wujud nyata bahwa keteladanan bisa datang dari institusi mana saja—termasuk Polri.

 

 

Rocky Gerung: Reformasi Kepolisian Harus Dimulai dari Transformasi Nilai

Jakarta — Pengamat politik Rocky Gerung, S.Fil., menegaskan bahwa reformasi kepolisian tidak bisa hanya berhenti pada perubahan struktural atau prosedural. Menurutnya, inti dari reformasi sejati terletak pada transformasi nilai yang dipegang oleh institusi kepolisian.

Hal tersebut disampaikan Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum” yang digelar di Auditorium STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Senin (29/9).

“Reformasi tanpa transformasi nilai hanya akan menghasilkan perubahan di permukaan. Yang dibutuhkan adalah kepolisian yang benar-benar berakar pada prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan,” ujar Rocky.

Ia menekankan bahwa kebebasan berpendapat di muka umum adalah hak konstitusional warga negara. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan sikap dewasa, bertanggung jawab, dan tidak mengarah pada tindakan anarkistis.

“Polri seharusnya hadir sebagai fasilitator demokrasi, bukan sekadar sebagai aparat pengendali. Jika nilai-nilai humanis ditanamkan, maka setiap interaksi antara polisi dan masyarakat akan melahirkan rasa saling percaya,” tambahnya.

Melalui forum tersebut, Polri juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan gerakan #DewasaSampaikanAspirasi — sebuah ajakan agar setiap pendapat yang disampaikan di ruang publik dilakukan secara santun, bermartabat, dan tetap dalam koridor hukum.

Dengan adanya dialog seperti ini, diharapkan transformasi Polri menuju institusi yang lebih humanis dan demokratis dapat berjalan beriringan dengan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak berekspresi.

 

 

Kadiv Humas Polri: Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya

JAKARTA — Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menyampaikan ucapan Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, yang jatuh pada 1 Oktober 2025.

Mengusung tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”, Irjen Pol. Sandi menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan juga fondasi moral, etika, serta semangat persatuan bagi seluruh elemen bangsa.

“Pancasila adalah perekat bangsa. Dalam setiap ujian sejarah, Pancasila selalu menjadi benteng yang menjaga kita tetap kokoh, bersatu, dan optimis menatap masa depan Indonesia yang lebih maju,” ujar Kadiv Humas Polri.

Menurutnya, Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum refleksi untuk kembali meneguhkan nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan nilai luhur Pancasila hadir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Lebih jauh, Irjen Pol. Sandi menekankan bahwa keberagaman Indonesia adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat terus bersinergi menghadirkan kedamaian dan kemajuan.

“Semoga semangat Pancasila terus hidup di hati setiap anak bangsa. Mari kita jadikan peringatan ini sebagai pengingat bahwa Indonesia kuat karena Pancasila, dan bersama-sama kita wujudkan Indonesia Raya yang jaya,” tuturnya.

 

 

Kapolresta Bersama Ketua Bhayangkari Cabang Kota Bulungan dan Polwan Polresta Bulungan Ikuti Syukuran Hari Jadi Polwan ke-77 di Mapolda Kaltara

TANJUNG SELOR, Polda Kaltara, Polresta Bulungan – Kapolresta Bulungan Kombes Pol Rofikoh Yunianto, S.I.K bersama Ketua Bhayangkari Cabang Kota Bulungan, Ny. Nadiyah Rofikoh, jajaran Polwan Polresta Bulungan, serta perwakilan Polresta Tarakan menghadiri secara langsung acara syukuran Hari Jadi Polisi Wanita (Polwan) ke-77 tahun 2025 yang digelar di Mapolda Kaltara, Selasa (23/9/2025).

Sementara itu, jajaran Polres lainnya bersama Polwan di berbagai daerah mengikuti acara tersebut melalui Zoom Meeting atau secara virtual.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Kaltara, Ny. Sari Djati, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh Polwan atas dedikasi dan pengabdian mereka.

“Polwan adalah bagian penting dari Polri, yang tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi teladan di tengah masyarakat dengan kelembutan dan ketegasannya. Teruslah berkarya, berprestasi, dan berikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” ujar Kapolda dalam sambutannya.

 

Acara syukuran tersebut ditandai dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur dan kebersamaan, yang dilakukan Kapolda bersama Ketua Bhayangkari Daerah Kaltara. Tampak hadir juga Ibu Ketua Bhayangkari Daerah Kalimantan utara (Ibu Asuh Polwan Polda Kaltara) beserta ibu pejabat Utama Polda Kaltara, Wakapolda Kaltara beserta para pejabat utama Polda.

Kapolresta Bulungan, Kombes Pol Rofikoh Yunianto, S.I.K, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada para Polwan di jajaran Polresta Bulungan.

“Kami sangat mengapresiasi peran Polwan yang selama ini tidak hanya mendukung tugas kepolisian, tetapi juga hadir di tengah masyarakat dengan membawa citra positif Polri. Semoga Polwan semakin profesional, berintegritas, dan terus meningkatkan prestasi,” ucap Kapolresta.

 

Ia juga menambahkan bahwa Bhayangkari turut memberikan dukungan penuh dalam mendampingi tugas kepolisian, termasuk membangun sinergi dengan masyarakat.

Acara berlangsung khidmat, penuh kebersamaan, dan menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Polwan di Kalimantan Utara untuk terus meningkatkan pengabdian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. (HmsPolresta)