Tingkatkan Layanan Masyarakat, Divhumas Polri Ikuti Sertifikasi ISO 9001-2015

Tingkatkan Layanan Masyarakat, Divhumas Polri Ikuti Sertifikasi ISO 9001-2015

Jakarta – Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, membuka Rapat Tinjauan Manajemen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015. Kegiatan ini rangkaian dari proses sertifikasi ISO untuk meningkatkan layanan Divhumas Polri agar lebih baik, bermutu, dan profesional.

Irjen Pol. Sandi menargetkan dalam waktu dekat Divhumas Polri sudah mendapatkan tinjauan manajemen mutu dari PT Sucofindo.

“Diharapkan pada pembukaan Rakernis Divhumas Polri tanggal 22 Maret bersama lima divisi lainnya, kita sudah bisa menyajikan ke Pak Kapolri bahwa Divisi Humas sudah mendapatkan tinjauan manajemen mutu dari Sucofindo,” ujar Irjen Sandi di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Kadivhumas mengatakan kini tugas Divhumas sudah berbeda dari sebelumnya yang hanya bertugas menyampaikan informasi ke media dan masyarakat sesuai kebutuhan. Kini Humas harus mampu memframing dan membranding seluruh Satuan Kerja di Polri hingga wilayah.

RAPAT ISO

Sejak 2019, kata Kadivhumas, kehumasan Polri itu sudah dinaikkan menjadi fungsi utama kepolisian. Karena itu, pihaknya butuh berbenah secara internal untuk meningkatkan manajemen.

“Dengan adanya itu kita terus berbenah untuk bisa ke dalam, manajemennya kita perbaiki, keluar kinerjanya kita maksimalkan,” katanya.

Lebih lanjut, Jenderal bintang dua ini menyebut 27 Satker dan 34 Polda kini sudah memahami tugas untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa polisi sudah bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kendati demikian, dengan adanya sertifikasi ISO 9001-2015 ini, Kadivhumas merasa perlu meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat.

“Kami berharap dengan adanya ISO 9001-2015 ini paling tidak kami bisa memperbaiki kinerja kepolisian ke depan,” pungkasnya.

Survei Litbang Kompas: Pengawasan Internal Berjalan Apik, 87,8% Masyarakat Puas Kinerja Polri

Survei Litbang Kompas: Pengawasan Internal Berjalan Apik, 87,8% Masyarakat Puas Kinerja Polri

Survei Litbang Kompas menunjukan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri mencapai 87,8%. Dari survei tersebut, sembilan dari sepuluh responden sepakat untuk menyatakan puas terhadap pelayanan yang dihadirkan Polri kepada masyarakat.

“Secara rata-rata, tak kurang 87,8% publik menyatakan puas atas kinerja yang ditunjukkan oleh Polri. Kinerja Polri dalam melayani publik mendapatkan apresiasi paling tinggi,” tulis survei Litbang Kompas, dikutip Selasa (26/12/2023).

Dalam survei tersebut juga dijelaskan, tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban (kamtibmas) dinilai sangat positif oleh publik. Lebih dari 89% responden sepakat menyatakan puas dengan upaya Polri dalam menjaga kamtibmas.

Untuk penegakan hukum yang dilakukan Polri, empat dari lima responden menilai sangat puas.

Sementara, untuk pelayanan pengaduan masyarakat mendapat angka kepuasan 68,7%. Masyarakat menyatakan, pengaduan dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor polisi. Namun, 16,8% responden memilih melakukan pengaduan lewat media sosial.

“Dalam model jawaban multiple response, selain datang langsung ke kantor polisi, sekitar seperlima bagian responden menjawab pengaduan dapat melalui layanan call center Polri,” ujar penjelasan hasil survei.

Dari hasil survei Litbang Kompas itu, secara keseluruhan menunjukan bahwa evaluasi kinerja Polri mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa komitmen Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk menghadirkan personel yang profesional telah terealisasi.

“Apa yang terefleksi dalam kinerja yang ditunjukkan oleh Polri tersebut juga semestinya menjadi bentuk konfirmasi bahwa upaya pembenahan, termasuk pengawasan melekat dalam internal institusi, telah berjalan apik,” jelas survei tersebut.

Lebih lanjut hasil survei juga menjelaskan pengawasan yang dilakukan dalam rangka mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran oleh anggota polisi telah terbukti dilakukan secara konsisten. Salah satunya dapat tecermin dari pelayanan aduan masyarakat yang dihadirkan.

Layanan pengaduan pelanggaran anggota memang masih perlu diperbaiki. Respons pengaduan serta kemudahan akses layanan aduan mendapat sorotan paling tinggi, masing-masing dari sekitar dua perlima bagian responden masyarakat. Selain itu, ada sepertiga bagian publik lainnya yang berharap ada perbaikan dari sisi transparansi proses pengaduan.

“Dalam hal ini, selain kemudahan akses di awal proses pengaduan, publik tampaknya juga mengharapkan proses berjalannya pengaduan dapat terus terinformasi dengan baik secara terbuka. Sekalipun demikian, secara umum apresiasi publik tergolong tinggi, mencapai tak kurang dari 85 persen responden menyatakan puas terhadap layanan pengaduan pelanggaran anggota Polri,” ungkapnya.

Survei masyarakat ini dilakukan secara tatap muka pada 22 Oktober-15 November 2023. Survei dilakukan terhadap 100 responden untuk setiap wilayah Polda dengan total keseluruhan 3.400 responden masyarakat umum menunjukkan capaian sangat positif bagi kinerja Polri.

Polri Tegaskan Netralitas Pemilu 2024 Harga Mati

Dihadapan Pimpinan Media, Polri Tegaskan Netralitas Pemilu 2024 Harga Mati

Polri menegaskan bahwa netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 adalah komitmen harga mati bagi seluruh jajaran kepolisian di Indonesia.

Hal itu ditegaskan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam acara Piramida (Ngopi Bareng Pimpinan Media), di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Senin, 20 November 2023. Kegiatan itu juga dihadiri oleh Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada.

“Jadi netralitas Polri adalah harga mati untuk menjaga persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI,” kata Sandi dihadap para pimpinan redaksi media.

Kepada para pimpinan media, Sandi menekankan, untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap seluruh anggota kepolisian yang terindikasi melakukan pelanggaran dari komitmen tersebut.

Menurut Sandi, dengan adanya pengawasan bersama itu akan semakin membantu Polri dalam mewujudkan situasi pesta demokrasi lima tahunan yang aman, damai dan kondusif

Polres Metro Tangerang Kota Petakan TPS Rawan

Polres Metro Tangerang Kota Petakan TPS Rawan

Personil Sat Samapta Polres Tanah Laut Melaksanakan Patroli Dialogis Bersama Kawula Muda

Personil Sat Samapta Polres Tanah Laut Melaksanakan Patroli Dialogis Bersama Kawula Muda

TANAH LAUT – | Personil Sat Samapta Polres Tanah Laut melaksanakan kegiatan Patroli Dialogis di beberapa tempat berkumpulnya anak-anak muda.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga situasi dan kondisi Kamtibmas di wilayah Kab. Tanah Laut serta menindak lanjuti keluhan warga pada kegiatan Jum’at Curhat yang khawatir melihat anak-anak muda berkumpul dimalam hari melakukan kegiatan negatif yang dapat berdampak pada Keamanan dan Ketertiban Masyatakat.

Kapolres Tanah Laut, AKBP Rofikoh Yunianto, S.I.K menyampaikan bahwa patroli dialogis dilaksanakan pada jam-jam rawan dan juga saat pulang sekolah. Petugas berusaha berkomunikasi secara aktif dengan para kaum muda dan pelajar untuk mencegah potensi konflik dan gangguan Kamtibmas, tegasnya.

Dalam upaya pencegahan tersebut, Polres Tanah Laut juga menggandeng pihak sekolah. Mereka meminta dukungan untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak didiknya. Kapolres menegaskan bahwa jika dalam patroli ditemukan pemuda dan atau pelajar membawa senjata tajam, tindakan tegas akan diambil dengan menggiringnya ke kantor polisi.

Selain fokus pada keamanan di tempat berkumpulnya kawula muda dan sekolah, Satuan Samapta Polresta Tanah Laut juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar ikut serta dalam menciptakan rasa aman di wilayah hukum Polresta Tanah Laut. Pesan Kamtibmas bertujuan agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi tindakan kejahatan dan orang-orang yang mencurigakan. Kerjasama dengan pihak kepolisian juga diimbau untuk selalu terjaga guna menjaga keamanan bersama, tutup Kapolres.**
(Red)

45 Anggota Satgas Humas Polri Diturunkan Bertugas Jaga Keamanan Pemilu 2024

45 Anggota Satgas Humas Polri Diturunkan Bertugas Jaga Keamanan Pemilu 2024

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, memimpin apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan Satgas Humas Ops Mantap Brata 2023, yang bertujuan untuk mengamankan Pemilu 2024.
Satgas Humas Polri akan bertugas mulai dari persiapan, saat pemilihan, hingga pascapemilu serentak. Satgas ini dibagi menjadi tiga subsatgas, yaitu Subsatgas Peliputan, Subsatgas Publikasi, serta Subsatgas Pemantauan dan Viralisasi, dengan total 45 personel yang terlibat. “Total 45 personel yang terlibat,” kata Kadiv Humas pada Senin, 16 Oktober 2023.

Selain itu, tim juga dibagi ke dalam Operasi Nusantara Cooling System, di mana Satgas Humas membawahi Subsatgas Penmas dan Subsatgas Multimedia. Di satgas ini, 30 personel dilibatkan.

Kadiv Humas menyatakan bahwa Satgas Humas harus menunjukkan kinerja terbaik dan memastikan peralatan siap digunakan saat gelar pasukan Ops Mantap Brata 2023-2024. Gelar pasukan akan dilakukan pada Selasa, 17 Oktober 2023 di Lapangan Silang Monas. “Terus berkoordinasi intensif untuk meng-update perubahan kebijakan dan memonitor kegiatan Satgas lain,” ujar Sandi.
Dalam apel ini, Kadiv Humas juga melakukan pengecekan kesiapan dan menyatakan bahwa semua personel sudah siap untuk menjalankan operasional. Hal yang sama juga berlaku di seluruh Polda jajaran yang telah melakukan apel pengecekan kesiapan pada hari ini.

“Insha Allah hoaks bisa kita cegah dan tangkap demi tujuan pemilu kali ini berjalan aman dan damai,” kata dia.
Apel gelar pasukan Satgas Humas ini dilaksanakan sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam arahannya, Polri harus mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai, serta mencegah potensi kerawanan yang mungkin terjadi.
“Kami telah mempersiapkan langkah-langkah dalam menghadapi tahapan Pemilu 2024, termasuk dalam pengamanan serta upaya meredam polarisasi atau isu-isu politik identitas, dengan berkolaborasi bersama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah, dan seluruh elemen masyarakat,” kata Listyo Sigit dalam pernyataannya pada Kamis, 9 Februari 2023.

Pengamanan KTT Asean ke-43 oleh TNI-Polri Lancar dan Terkendali

Pengamanan KTT Asean ke-43 oleh TNI-Polri Lancar dan Terkendali

Jakarta – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pengamanan KTT ASEAN ke-43 berjalan lancar dan terkendali.

Hal ini disampaikan oleh Panglima TNI dan Kapolri usai meninjau Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) TNI di Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).
“Alhamdulillah sampai saat ini, mulai siang sampai siang ini kita dapat mengendalikan semua kegiatan pengamanan, untuk hal PAM di KTT ke-43 ASEAN ini dengan lancar,” kata Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.


Yudo mengatakan pengamanan udara, laut dan darat dikendalikan dengan baik. Pengamanan dilakukan mulai dari rangkaian kegiatan awal hingga delegasi kembali ke negara masing-masing.
Selain itu, Menurut Jenderal Polisi Listyo Sigit menyatakan bahwa pengamanan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait dengan kemacetan yang menjadi masalah rutin di ibu kota. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan rekayasa lalu lintas dan penutupan sementara beberapa ruas jalan, termasuk saat malam gala dinner.

“Baru saja kita melaksanakan pemantauan langsung dari Puskodalsis Mabes TNI, sebelumnya kita melaksanakan kegiatan pemantauan langsung dari command centre yang ada di Polri untuk memastikan bahwa pemantauan kemudian kerja sama di lapangan pengendalian kendali operasi terkait dengan pembagian ring yang ada, di mana ada ring 1 yang berada di dalam lokasi, ring 2, dan kami khususnya yang bertanggung jawab di ring 3 betul-betul bisa bekerja sama dengan baik,” ujar Sigit.
Pengamanan juga berjalan lancar saat acara jamuan makan malam kemarin (red:rabu/06/09). Gala dinner KTT ASEAN itu memang mendapat perhatian dari banyak pihak. kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang tentunya menjadi perhatian pada saat gala dinner semuanya berjalan dengan aman.
“Alhamdulillah kegiatan tadi malam pun yang merupakan salah satu kegiatan yang tentunya menjadi perhatian pada saat gala dinner semuanya berjalan dengan aman,” ujar Sigit.
Di sisi lain, pengamanan itu berjalan dengan lancar. Sebab, dukungan masyarakat sangat dirasakan, koordinasi lintas instansi sangat solid, dan sejumlah teknologi dikerahkan dengan pemantauan yang terhubung.


“Hari ini masih ada sisa kegiatan dan kepulangan 18 delegasi, besok 11 delegasi, dan ada beberapa tambahan keamanan akan tetap kita kawal, sehingga pengamanan berjalan baik hingga ditutup Bapak Presiden dan seluruh delegasi bisa kembali ke negara masing-masing,” tutup Sigit.
“Sehingga kemudian itu menjadi satu rangkaian kegiatan pengamanan yang tentunya menjadi tanggung jawab kita kerja sama,” sambung dia.
Panglima TNI dan Kapolri memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan KTT ASEAN ke-43. Mereka menyatakan bahwa pengamanan ini berjalan dengan lancar dan aman berkat kerja keras dan koordinasi yang baik dari berbagai pihak.

 

Kapolri: KTT ASEAN ke-43 Aman dan Lancar

Kapolri: KTT ASEAN ke-43 Aman dan Lancar

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., bersama Panglima TNI Laksamana TNI H. Yudo Margono, S.E., M.M., C.S.F.A., menggelar doorstop bersama awak media terkait pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Gedung Berdikari, Jakarta Pusat, Kamis (7/9). Kapolri menuturkan, serangkaian KTT ASEAN berjalan aman dan lancar. “Sampai dengan hari ini seluruh rangkaian pengamanan KTT ASEAN 2023 berjalan aman dan lancar. Kami terus berkoordinasi agar rangkaian pengamanan terus berjalan baik sampai delegasi pulang,” jelas Kapolri.

Presiden Jokowi Resmi Buka AMMTC ke-17 di Labuan Bajo

Presiden Jokowi Resmi Buka AMMTC ke-17 di Labuan Bajo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka kegiatan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Jokowi berharap ASEAN selalu siap dalam memberantas kejahatan transnasional.

“Di tengah dinamika global, ASEAN harus selalu siap menghadapi tantangan termasuk tantangan terkait pemberantasan kejahatan transnasional yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan,” kata Jokowi dalam sambuatnnya secara virtual, Senin (21/8/2023).

Dia mengatakan kemajuan teknologi membuat kejahatan lintas negara berkembang semakin masif dan dengan cara-cara yang semakin kompleks. Menurutnya, penanganan kejahatan transnasional juga harus semakin adaptif dalam menangani tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga perdagangan gelap narkotika.

Jokowi mengajak negara-negara ASEAN dan negara sahabat untuk memperkuat kerja sama dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi kejahatan transnasional. Dia berharap dalam pertemuan ini, dihasilkan rumusan agenda kerja sama yang responsif yang berisi langkah-langkah strategis sehingga dapat menjaga kawasan ASEAN yang aman, yang damai dan sejahtera.

“Kita perlu membangun kolaborasi berkelanjutan melakukan pertukaran informasi, memanfaatkan teknologi serta meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparat,” ucapnya.

Polri Gagas Labuan Bajo Declaration

Polri akan mengusulkan penanggulangan kejahatan transnasional yang dirumuskan dalam Labuan Bajo Declaration. Labuan Bajo Declaration diharapkan menjadi komitmen bersama negara ASEAN dan negara sahabat lain sehingga penanganan kejahatan transnasional dapat lebih mudah dilakukan.

“Labuan Bajo Declaration ini hakikatnya bukan hanya menguatkan atau meningkatkan kerja sama (penanganan kejahatan transnasional),” kata Kadiv Hubinter Irjen Khrisna Murti di Labuan Bajo, Minggu (20/8).

Khrisna mengatakan konsep penanganan kejahatan transnasional ini akan disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pertemuan yang dihelat pada 20-23 Agustus 2023.

“Labuan Bajo Declaration ini pola hubungan yang saling kait-mengait bahkan mengikat ketika kita melakukan pertukaran informasi dalam kasus kejahatan misalnya kita pertukaran kapasitas antarpenegak hukum, kemampuan-kemampuan teknologi maupun pelatihannya dan ketika kita melakukan pengejaran buruan terhadap pelaku kejahatan,” ujar dia.

Jika disepakati, Labuan Bajo Declaration ini nantinya dapat diterapkan puluhan tahun dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional. Menurutnya, deklarasi tersebut bisa menjadi catatan sejarah dalam upaya penanganan kejahatan transnasional.

“Dan kalau nanti deklarasi hasil AMMTC disepakati maka untuk pertama kali akan ada namanya Labuan Bajo Declaration, yang mengikat negara-negara ASEAN sampai bisa 20-30 tahun ke depan, dan belum pernah ada. Kalau di Bali banyak pertemuan, sudah ada Bali Declaration. Ini Bajo Declaration inilah pertama kali dan mungkin belum ada,” tuturnya.

Dia mengatakan ada beberapa kejahatan transnasional yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga soal terorisme-radikalisme. Selain itu, dalam Labuan Bajo Declaration juga dirumuskan soal penangkapan pelaku kejahatan yang kabur ke luar negeri.

“Nah yang menarik adalah dalam Labuan Bajo Declaration ini adalah pada kaitan dalam kejahatan domestik, kejahatan domestik ini misalnya pemerkosaan, itu kan bukan transnational crime, tapi pelakunya keluar negeri. Dalam Labuan Bajo Declaration ini kita melakukan kerja sama untuk melakukan penangkapan misalnya kepada pelaku pelaku yang melarikan diri ke luar negeri,” jelasnya.

#Ammtc17 #Ammtc2023 #Ammtclabuanbajo

#presidenjokowi #Kapolri #Kadivhumaspolri #Irjenpolsandinugroho #Cyberjournalismepolri #Bloggerpolri 

Live Report , Kadiv Humas Polri: Pembahasan Utama AMMTC Ke-17 Adalah TPPO dan Kejahatan Domestik

Live Report , Kadiv Humas Polri: Pembahasan Utama AMMTC Ke-17 Adalah TPPO dan Kejahatan Domestik

Labuan Bajo. Divisi Hubungan Masyarakat Polri (Kadiv Humas) Irjen. Pol. Dr. H. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., mengungkapkan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Kejahatan Domestik menjadi salah satu topik penting yang dibahas dalam ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Senin (21/8/23).

“Tindak lanjut tentang pertemuan yang dilaksanakan oleh Presiden pada Mei bulan yang lalu yaitu tentang KTT ASEAN di tindak lanjuti oleh Kapolri dalam AMMTC kali ini mengambil topik-topik yang sudah dipersiapkan tentang kejahatan Transnational Crime ada 10 isu di antaranya adalah tentang tindak pindah perdagangan orang (TPPO).” Jelas Kadivhumas Polri.
Kadivhumas Polri juga mengatakan salah satu hal yang menjadi atensi pada pertemuan setingkat menteri atau Kapolri di ASEAN ini adalah membahas tentang bagaimana tindak lanjut untuk penanganan TPPO di Asia ini.
“Hubungan kerja samanya namun akan ditingkatkan kembali dengan kerja sama tentang pencegahan TPPO kemudian penegakan hukum yang terkait dengan TPPO, maupun tentang perbantuan korban TPPO.” ujar Kadiv humas Polri.

Kadivhumas Polri mengungkapkan sampai saat ini Satgas TPPO Polri yang dibentuk oleh presiden diketuai oleh Bapak Kapolri tanggal 4 Juni lalu telah melaksanakan penegakan hukum dengan menerima 771 Laporan terkait TPPO.
“Satgas pemberantasan TPPO yang dibentuk oleh presiden diketuai oleh Bapak Kapolri telah melaksanakan penegakan hukum dengan menghasilkan ada 771 laporan, menyelamatkan korban sebanyak 2497 orang dan sudah menangkap tersangka sebanyak 924 orang Hal itu merupakan bentuk keseriusan Polri.” jelas Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Dr. H. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
Selain ada kerja sama pencegahan , penegakan hukum juga ada peningkatan pemangku dalam menangani hal ini.
Terkait dengan kejahatan lainnya pelaku melarikan diri dan saksi di luar negeri. Pada saat ini pemimpin kepolisian di ASEAN saat ini akan saling membantu dan berkoordinasi terkait hukum timbal balik terkait kerja sama dan sekaligus apabila dibutuhkan ekstradisi untuk mempermudah tindak lanjutnya.
“Indonesia selaku ketua dalam AMMTC ke-17 pada tahun ini mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk bisa mengajak kerja sama dengan negara-negara di seluruh Asia dalam rangka menciptakan ketertiban keadilan dan kesejahteraan yang menyangkut adanya tindak pidana. Apa pun yang terjadi di ASEAN bisa dilaksanakan kerja sama teman sebaik-baik harapannya semoga apa pun yang diupayakan dalam pertemuan ini bisa tercapai dan hasilnya tentu bisa mengurangi kejahatan”. tutup Kadiv Humas Polri.

#Ammtc17 #Ammtc2023 #Ammtclabuanbajo

#presidenjokowi #Kapolri #Kadivhumaspolri #Irjenpolsandinugroho #Cyberjournalismepolri #Bloggerpolri