Polresta Malang Kota Sabet 2 Medali Pada Tour of Kemala Banyuwangi 2023

Polresta Malang Kota Sabet 2 Medali Pada Tour of Kemala Banyuwangi 2023

Kota Malang – Pelaksanaan kegiatan Tour of Kemala 2nd Series Banyuwangi 2023 merupakan salah satu event besar dalam balap sepeda road bike yang diselenggarakan oleh Ketua Umum Bhayangkari. Kegiatan yang diselenggarakan selama dua hari yaitu 7-8 Oktober 2023 dibagi menjadi 2 Etape dengan Rute 128,8 Km pada hari pertama dan Rute 55,1 Km pada hari kedua, start dan finish balap sepeda ini yaitu di pantai Boom Marina Kabupaten Banyuwangi.

Kegiatan ini berlangsung dengan penuh Semarak karena selain dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Ketua Umum Bhayangkari Ny. Juliati Sigit Prabowo, Jajaran Pejabat Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dr. Toni Harmanto, M.H., peserta Ibu Ketua Cabang serta Pengurus Cabang Bhayangkari Polda Jatim dan Polres jajaran, kegiatan ini juga dihadiri pula oleh Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, dan jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur.

Tour of Kemala Banyuwangi 2023 diikuti lebih dari 1300 pembalap kelas Nasional maupun Internasional. Dari ribuan peserta tersebut, Polresta Malang Kota juga menurunkan 20 peserta Tour Of Kemala dengan rincian 8 atlet untuk mengikuti kategori RACE 128,8 Km, sedangkan pada kategori TOUR 55,1 Km diterjunkan 2 anggota Bhayangkari dan 10 anggota Polri.

Peserta yang dikirimkan oleh Polresta Malang Kota sangat membanggakan karena pada RACE dengan jarak 128,8 Km Rasya Ramadhani Mahendra Tama kategori Men Junior mampu meraih medali emas dan pada kategori Women Elitemedali perak diraih oleh Dewika Mulya Sova.

“Alhamdulillah ternyata atlet yang dikirimkan oleh Polresta Malang Kota mampu membawa pulang medali emas dan medali perak, ini merupakan suatu prestasi bagi rekan-rekan atlet semoga dapat dijadikan sebagai acuan semangat untuk kita semua untuk terus berproses dan berkarya untuk menghasilkan suatu prestasi” ujar Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Budi Hermanto, S.I.K., M.Si., yang turut hadir dalam perhelatan akbar tersebut.

“Kami juga turut mengucapkan terima kasih kepada Ms Glow maupun J99 Corp atas bantuan dan dukungan yang diberikan dalam mendukung anak muda dan atlet-atlet Indonesia untuk terus mewujudkan mimpi mereka dalam mengukir prestasi sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing seperti salah satunya pada kegiatan ajang balap sepeda kali ini” imbuh Kombes Pol. Budi Hermanto.

Dewika juga turut menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesempatan yang diberikan oleh Kapolresta Malang Kota untuknya dalam mengikuti kegiatan besar kali ini.

“Saya tidak menyangka kalau saya bisa mengikuti kegiatan ini dan alhamdulillah saya bisa menyumbangkan medali, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kapolresta Malang Kota” pungkas Dewika.

October 8, 2023

Ditlantas Polda Sulsel Siap Dukung Forum AHLF di Makassar

Dalam rangka mendukung pengamanan dan pengawalan delegasi Asean High Level Forum (AHLF) di Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel), Ditlantas Polda Sulsel menggelar apel pengecekan kesiapan personel dan kendaraan. Acara berlangsung di Aula Biru dan lapangan apel Ditlantas Polda Sulsel, Sabtu 7 Oktober 2023.

Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol Dr. I Made Agus Prasatya,S.I.K., M.Hum dalam arahannya berharap personelnya dalam melakukan tugas pengamanan dan pengawalan delegasi mengedepankan pemeliharaan kamtibmas untuk menjamin keamanan dalam pelaksanaan Forum AHLF.

“Tugas Ditlantas Polda Sulsel adalah membantu melakukan pengawalan, pengamanan di objek kegiatan dan penginapan delegasi AHLF”, ujarnya.

Made Agus mengatakan, pihaknya menyiapkan pengamanan jalur dan rekayasa lalu lintas terkait dengan pelaksanaan forum AHLF tersebut. Pengamanan jalur ini dimaksudkan agar arus lalu lintas yang akan dilalui para delegasi dan masyarakat dapat berjalan baik dan lancar. “Personel yang ditugaskan meliputi, pengamanan rute, pengamanan parkir, pengawalan delegasi, baik dengan kendaraan roda dua maupun roda empat”, tandasnya.

Dalam pelaksanaan forum AHLF ini juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas berupa buka tutup jalur di sejumlah jalan. Hal ini dilakukan saat delegasi melintas. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk memaklumi jika nanti saat melintas akan terjadi penutupan jalan atau rekayasa lalu lintas. “Kami minta maaf dan meminta masyarakat memaklumi jika nanti saat beraktivitas terkena penutupan jalan atau rekayasa lalu lintas saat rombongan delegasi melintas. Kami harap masyarakat juga mendukung penyelenggaraan forum AHLF agar berjalan lancar,” pintanya.

Perlu diketahui, Forum Asean untuk Penyandang Disabilitas ini akan diselenggarakan di Makassar 10 – 12 Oktober 2023 mendatang.

Forum tingkat tinggi tentang penyandang disabilitas ini akan dihadiri 200 peserta dari perwakilan Badan Sektor Asean, organisasi terafiliasi Asean, organsiasi penyandang disabilitas, mitra wicara Asean, dan akademisi.

October 7, 2023

Pro Dan Kontra Terhadap Tayangan Film Ice Cold ” KOPI SIANIDA ” Begini Komentar Dr Alpi

SISTEM DUE PROCESS MODEL MENENTUKAN KETERSALAHAN JESSICA KUMALA DALAM PERKARA “KOPI SIANIDA”

Perhatian publik saat ini setelah adanya film dokumenter Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso yang dirilis Netflix kembali terfokus dalam perkara yang beberapa tahun lalu mejadi perhatian yakni perkara “Kopi Sianida”. Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum (inchrat) berdasarkan Putusan Pengadilan yang menyatakan Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan yang direncanaka terlebih dahulu” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUH Pidana. Jessica melalui kuasa hukumnya telah melakukan upaya hukum sampai ke Mahkamah Agung dengan Amar Putusan bahwa Mahkamah menolak permohonan kasasi dari permohonan Kasasi/ Terdakwa Jessica sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017. Ujar Dr. Alpi Sahari, SH. M.Hum Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas hilangnya Nyawa Brigadir Josua Hutabarat di PN Jakarta Selatan

Di dalam hukum terhadap perkara yang telah diputus berdasarkan mekanisme hukum berlaku asas res judicata pro veritate habetur dengan dasar didalam hukum pidana mensyaratkan mekanisme pembuktian berlandaskan pada sistem due process model. Artinya yang dititiberatkan adalah hak-hak individu, adanya pembatasan-pembatasan terhadap penegak hukum dan menyamaratakan kedudukan antar penuntut umum dan terdakwa. Terhadap keterangan-keterangan yang terdapat dalam film dokumenter terkait Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso pada dasarnya telah diuji oleh Hakim yang diselaraskan dengan fakta yang dikemukakan dalam persidangan baik fakta yang disampaikan oleh penutut umum yang diawali dengan berkas perkara penyidikan oleh penyidik Polri yang telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum maupun fakta yang disampaikan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya dimuka persidangan sehingga hakim menilai fakta yang disampaikan apakah memiliki nilai pembuktian atau tidak. Hal inilah yang dimaksud dengan fakta hukum untuk menyatakan terdakwa bersalah berlandaskan prinsip negatief wetterlijke bukan pada keterangan-keterangan yang tidak didasarkan pada mekanisme hukum sehingga berpotensi sebagai salah satu faktor penyebab distrosi masyarakat terhadap hukum. Di beberapa negara pelanggaran atas asas res judicata pro veritate habetur yang dibadankan dalam bentuk norma hukum sebagai bentuk kejahatan karena dampak buruknya terhadap gangguan keamanan negara sebagai pilar negara dibidang kekuasaan yudikatif. Ujar Dr. Alpi

Lebih lanjut Dr. Alpi menyatakan bahwa tujuan dan kegunaan pembuktian berdasarkan sistem due process model pada proses pemeriksaan persidangan sebagai berikut: Pertama, bagi penuntut umum. Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yang berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan. Kedua, bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaiknya untuk meyakinkan Hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya. Ketiga, bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan. Terhadap perkara hilangnya nyawa Wayan Mirna Salihin adalah akibat adanya racun Sianida yang masuk dalam tubuhnya, hal ini harus dibuktikan karena jenis delik nya adalah delik materil yang menitiberatkan pada akibat (de door het gevolg gequalificeerde delicten). Untuk memfaktakan akibat dari musabab hilangnya nyawa tentunya memerlukan scientific crime evindece, setelah terfaktakan akibat dari musabab maka musabab itu tertuju pada perbuatan dari orang yang melakukan perbuatan. Disinilah peran direct evindece dan circum stantial evidence yang berlandaskan scientific efidence untuk menandakan siapa pelaku nya. Disinilah peran penyidik mengumpulkan dan mencari alat bukti untuk terangnya suatu peristiwa sebagai tindak pidana yang terjadi, bukan menyatakan sipentindak sebagai orang yang bersalah telah melakukan tindak pidana sehingga tidak beralasan adanya pandangan-pandangan bahwa perkara terhadap Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dinyatakan bersalah karena didasarkan pada oknum penyidik atau atasan penyidik yang melakukan rangkaian kegiatan penyidikan pada waktu itu. Hal ini keliru karena untuk menyatakan sipetindak bersalah atau tidak bersalah berdasarkan sistem due process model yang dianut di Indonesia adalah Hakim yang memeriksa perkara dimaksud. Ketersalahan merupakan domain pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sipetindak (toerekeningsvatbaarheid van de dader)

October 7, 2023

Pro Dan Kontra Terhadap Tayanagn Film Ice Cold ” KOPI SIANIDA ” Begini Komentar Dr Alpi

SISTEM DUE PROCESS MODEL MENENTUKAN KETERSALAHAN JESSICA KUMALA DALAM PERKARA “KOPI SIANIDA”

Perhatian publik saat ini setelah adanya film dokumenter Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso yang dirilis Netflix kembali terfokus dalam perkara yang beberapa tahun lalu mejadi perhatian yakni perkara “Kopi Sianida”. Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum (inchrat) berdasarkan Putusan Pengadilan yang menyatakan Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan yang direncanaka terlebih dahulu” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUH Pidana. Jessica melalui kuasa hukumnya telah melakukan upaya hukum sampai ke Mahkamah Agung dengan Amar Putusan bahwa Mahkamah menolak permohonan kasasi dari permohonan Kasasi/ Terdakwa Jessica sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017. Ujar Dr. Alpi Sahari, SH. M.Hum Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas hilangnya Nyawa Brigadir Josua Hutabarat di PN Jakarta Selatan

Di dalam hukum terhadap perkara yang telah diputus berdasarkan mekanisme hukum berlaku asas res judicata pro veritate habetur dengan dasar didalam hukum pidana mensyaratkan mekanisme pembuktian berlandaskan pada sistem due process model. Artinya yang dititiberatkan adalah hak-hak individu, adanya pembatasan-pembatasan terhadap penegak hukum dan menyamaratakan kedudukan antar penuntut umum dan terdakwa. Terhadap keterangan-keterangan yang terdapat dalam film dokumenter terkait Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso pada dasarnya telah diuji oleh Hakim yang diselaraskan dengan fakta yang dikemukakan dalam persidangan baik fakta yang disampaikan oleh penutut umum yang diawali dengan berkas perkara penyidikan oleh penyidik Polri yang telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum maupun fakta yang disampaikan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya dimuka persidangan sehingga hakim menilai fakta yang disampaikan apakah memiliki nilai pembuktian atau tidak. Hal inilah yang dimaksud dengan fakta hukum untuk menyatakan terdakwa bersalah berlandaskan prinsip negatief wetterlijke bukan pada keterangan-keterangan yang tidak didasarkan pada mekanisme hukum sehingga berpotensi sebagai salah satu faktor penyebab distrosi masyarakat terhadap hukum. Di beberapa negara pelanggaran atas asas res judicata pro veritate habetur yang dibadankan dalam bentuk norma hukum sebagai bentuk kejahatan karena dampak buruknya terhadap gangguan keamanan negara sebagai pilar negara dibidang kekuasaan yudikatif. Ujar Dr. Alpi

Lebih lanjut Dr. Alpi menyatakan bahwa tujuan dan kegunaan pembuktian berdasarkan sistem due process model pada proses pemeriksaan persidangan sebagai berikut: Pertama, bagi penuntut umum. Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yang berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan. Kedua, bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaiknya untuk meyakinkan Hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya. Ketiga, bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan. Terhadap perkara hilangnya nyawa Wayan Mirna Salihin adalah akibat adanya racun Sianida yang masuk dalam tubuhnya, hal ini harus dibuktikan karena jenis delik nya adalah delik materil yang menitiberatkan pada akibat (de door het gevolg gequalificeerde delicten). Untuk memfaktakan akibat dari musabab hilangnya nyawa tentunya memerlukan scientific crime evindece, setelah terfaktakan akibat dari musabab maka musabab itu tertuju pada perbuatan dari orang yang melakukan perbuatan. Disinilah peran direct evindece dan circum stantial evidence yang berlandaskan scientific efidence untuk menandakan siapa pelaku nya. Disinilah peran penyidik mengumpulkan dan mencari alat bukti untuk terangnya suatu peristiwa sebagai tindak pidana yang terjadi, bukan menyatakan sipentindak sebagai orang yang bersalah telah melakukan tindak pidana sehingga tidak beralasan adanya pandangan-pandangan bahwa perkara terhadap Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dinyatakan bersalah karena didasarkan pada oknum penyidik atau atasan penyidik yang melakukan rangkaian kegiatan penyidikan pada waktu itu. Hal ini keliru karena untuk menyatakan sipetindak bersalah atau tidak bersalah berdasarkan sistem due process model yang dianut di Indonesia adalah Hakim yang memeriksa perkara dimaksud. Ketersalahan merupakan domain pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sipetindak (toerekeningsvatbaarheid van de dader)

October 7, 2023

Wajib Tahu 14 Kasus Hukum Jessica Wongso di Australia, Ngeri! Enggak Cuma Kopi Sianida

Nama Jessica Kumala Wongso kembali menjadi perbincangan usai dirilisnya dokumenter Netflix berjudul “Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso“. Adapun dokumenter itu membahas peristiwa pada 2016 silam, di mana Jessica Wongso didakwa sebagai pembunuh Mirna Wayan Salihin dengan menggunakan kopi sianida.

Namun siapa sangka sebelum kasus kopi sianida Mirna meledak, Jessica Wongso ternyata juga terlibat belasan kasus kriminal di Australia. Kasus hukum itu sempat dikatakan oleh anggota kepolisian negara bagian New South Wales, Australia, John Torres.

John Torres sendiri pernah didatangkan sebagai saksi Jaksa Penuntut Umum (JPU) di sidang Jessica Wongso yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 26 September 2016 lalu.

Dalam kesaksiannya, John Torres mengatakan ada 14 laporan kasus hukum di Negeri Kanguru yang melibatkan Jessica Wongso. Laporan itu didapatkan berdasarkan data kepolisian Australia.

“Dalam BAP ada 15 (kasus hukum Jessica Wongso), tetapi sebenarnya ada 14 karena satu di antaranya terduplikasi. Saya bisa mengetahui laporan kasus tersebut karena dapat mengakses informasi rinci mengenai Jessica Wongso di pusat data kepolisian,” kata John kala itu.

Dengan dibantu penerjemah Yuliana Tansil, John lantas membeberkan laporan pertama terkait Jessica terjadi pada 5 Juni 2008. Kala itu, Jessica melaporkan kehilangan tas di stasiun kereta kepada pihak kepolisian.

Kasus hukum kedua terjadi pada 23 Maret 2014. Kala itu, Jessica terciduk mengendarai mobil dalam pengaruh alkohol. Akibatnya, SIM-nya ditangguhkan dan ia dipanggil pengadilan karena melanggar undang-undang perhubungan darat.

Kasus hukum ketiga Jessica terjadi saat ia dilaporkan mantan kekasihnya, Patrick O’Connor ke polisi. Peristiwa ini terjadi pada 28 Januari 2015. Patrick rupanya menerima ancaman dari Jessica yang mau bunuh diri.

Bahkan polisi menemukan barang bukti berupa sebilah pisau dapur di kamar tidur Jessica. Akibat laporan itu, Jessica dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan psikologi.

Kasus hukum keempat terjadi pada 29 Januari 2015. Lagi-lagi Patrick O’Connor melaporkan Jessica ke polisi karena masalah kejiwaan. Jessica ternyata mengancam akan menyakiti dirinya sendiri melalui surat elektronik yang dikirimkannya ke pihak ketiga.

Kelima, laporan terhadap Jessica kembali dilakukan oleh Patrick O’Connor pada 22 Agustus 2015. Dalam laporan itu, Jessica dilaporkan mengalami kecelakaan yang cukup berat setelah menabrak sebuah bangunan. Lagi-lagi saat diperiksa, tubuh Jessica ditemukan kadar alkohol tinggi.

Kasus hukum keenam, Patrick O’Connor kembali melapor polisi atas ancaman bunuh diri Jessica. Menurut laporan Patrick, Jessica mengirim pesan singkat yang mengancam akan meracuni dirinya sendiri dengan gas karbon dioksida.

Laporan itu membuat polisi datang ke kediaman Jessica. Di sana, polisi menemukan ada panggangan arang di tempat tidur. Jessica kemudian saat diperiksa mengaku kepada polisi sedang mengalami depresi akibat kecelakaan pada 22 Agustus 2015.

Kemudian kasus ketujuh sampai kedua belas Jessica Wongso terjadi hanya dalam bulan November 2015. Lagi-lagi pelapornya adalah Patrick O’Connor. Ia melaporkan ancaman Jessica akan menyakiti diri, hingga pengerusakan kendaraan miliknya oleh Jessica.

Namun menurut polisi, Jessica menyangkal telah melakukan pengerusakan kendaraan mantan kekasihnya. Selain itu, dalam pemeriksaan selama November tahun itu, ditemukan obat-obatan dan sensor asap yang dilakban di kamar Jessica.

Selain itu, kata John, ditemukan juga tiga surat ‘bunuh diri’ yang diyakini ditulis oleh Jessica. Dalam satu surat, Jessica meminta agar Patrick O’Connor disalahkan atas kematiannya. Sedangkan dua surat lainnya berisi ucapan selamat tinggal Jessica kepada keluarga dan teman-temannya.

Kemudian kasus ketiga-belas Jessica terjadi pada 29 November 2015. Kala itu Jessica dilaporkan oleh rekan kerjanya yang bernama Kristie Carter. Laporan itu berisi kekhawatiran Kristie dengan kondisi Jessica karena tidak masuk kerja.

Karena latar belakang Jessica yang memiliki riwayat depresi, Kristie takut terjadi sesuatu terhadap temannya itu. Polisi akhirnya melakukan pencarian dan berhasil melakukan kontak dengan Jessica, di mana yang bersangkutan mengaku ke polisi dirinya baik-baik saja.

Terakhir, kasus hukum keempat-belas Jessica terjadi pada 16 Desember 2015. Saat itu, pengadilan New South Wales mengeluarkan perintah untuk melindungi Patrick O’Connor dari Jessica.

Surat perlindungan itu diterbitkan tanpa kehadiran Jessica. Menurut John, persidangan kasus itu sendiri pernah diskors sampai pada 4 Februari 2016, di mana sidang akhirnya dilanjutkan pada 16 Februari 2016.

Sumber : https://www.suara.com/lifestyle/2023/10/02/162418/14-kasus-hukum-jessica-wongso-di-australia-ngeri-enggak-cuma-kopi-sianida

October 6, 2023

Humas Polri dan PIW Siap Berkolaborasi Ciptakan Pemilu Damai

Jakarta. Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Shandi Nugroho menggelar pertemuan dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jumat (6/10/23). Koordinasi ini dilakukan sebagai bentuk sinergitas dalam menjaga keamanan dan kestabilan masyarakat (kamtibmas).

“Semoga dengan pertemuan ini dapat menjalin hubungan yang harmonis antara Humas Polri dengan PWI, apalagi kita juga akan ada hajat besar yaitu Pemilu 2024 sehingga kita perlu bersinergi bersama sebagai upaya cooling system Pemilu 2024 untuk mengantisipasi adanya polarisasi yang akan berdampak pada perpecahan bangsa,” jelas Kadiv Humas, Jumat (6/10/23).
Menurut Kadiv Humas, kolaborasi yang baik antar seluruh elemen bangsa menjadi kunci mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai.

Humas Polri, ujar Kadiv Humas, menyambut baik kerja sama yang bisa dilakukan. Terlebih, beberapa program, seperti SPIT menjadi salah satu yang bisa semakin dimaksimalkan.
“Harapannya dengan kolaborasi dengan PWI bisa akan jadi lebih maksimal,” ujar Kadiv Humas.
Dalam pertemuan Humas Polri dan PWI, Kadiv Humas turut didampingi Karopenmas Brigjen. Pol. Ahmad Ramadhan dan Karo PID Brigjen. Pol. Hendra Suhartiyono.

October 6, 2023

Begini Bakti Kapolres Tanah Laut Kepada Masyarakat

” kalo ada yang mudah ngapain harus susah” Itulah semboyan yang di gaung kan oleh AKBP Rofiqoh Yunianto, SIK Kapolres Tanah Laut kepada seluruh anggota untuk melayani masyarakat.

Banyak capaian kegiatan yang di berikan AKBP Rofiqoh Yunianto kepada masyarakat baik secara internal maupun eksternal, salah satunya kegiatan bakti sosial yang langsung menyentuh ke masyarakat. Seperti sumur bor, bedah rumah, pembagian sembako sekaligus pemeriksaan kesehatan. Lebih dua tahun beliau menjabat sebagai Kapolres sehingga angka kriminalitas di Wilayah Hukum mengalami penurunan setiap tahunnya.

Untuk mencapai peran serta masyarakat dalam menekan angka kriminalitas, Rofiqoh tidak segan memberikan nomor handphone yang langsung koneksi secara pribadi tanpa adanya admin sehingga sebuah permasalahan di masyarakat langsung diketahui dan dicarikan solusi yang terbaik untuk masyarakat.

Beberapa waktu lalu, ada sebuah kasus terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal (laka tunggal) yang mengakibatkan seorang ibu rumah tangga harus dilarikan ke rumah sakit dan di diagnosa perdarahan di otak. Dikarenakan peralatan medis di Kota Pelaihari mengalami keterbatasan sehingga harus di rujuk ke rumah sakit kota Banjarmasin.
Dikarenakan korban dengan kondisi keuangan terbatas maka secara langsung melaporkan kasus tersebut ke Kapolres Tanah Laut minta solusi mengenai biaya perawatan yang tidak bisa di tanggung oleh jasa raharja mengingat kasus yang ada adalah kecelakaan tunggal. Maka dengan segala upaya selain dengan melakukan koordinasi semua pihak Kapolres selain membantu secara pribadi juga membantu kepengurusan biaya ke BPJS yang selama ini masyarakat tidak mengetahui jikalau kecelakaan tunggal tersebut bisa di tanggung oleh BPJS.
Akhirnya dengan bantuan Kapolres Tanah Laut biaya yang besar bisa tertanggulangi. Hal seperti ini lah yang di harapkan kepada seluruh anggota Polres Tanah Laut terutama Satuan Lantas untuk membantu korban terlebih dahulu tapi tidak mengindahkan aturan yang berlaku. Wajar jikalau semboyan ” kalo ada yang mudah mengapa harus susah” yang di gaung kan kepada seluruh anggota Polres Tanah Laut.

October 6, 2023

Pupuk Sinergitas, Polresta Malang Kota Datangi Delapan Kesatuan TNI di Kota Malang Secara Serentak

Kota Malang – Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto S.I.K, M.Si didampingi Wakapolresta Malang Kota AKBP Apip Ginanjar S.I.K, M.Si diikuti Para Pejabat Utama (PJU), Anggota Polresta Malang Kota dan Latja Taruna Akpol Berikan Surprise ke delapan Kesatuan TNI yang ada di Kota Malang.

Delapan keswtuan TNI tersebut diantaranya Makorem 083/BDJ Malang, Kostrad Divif 2 Singosari, Lanud, Lanal, Denpom V/3, Kodim 0833, Rindam V Brawijaya dan Yonkav 3/C Yonif 512

Kedatangan Polresta Malang Kota ke markas komando TNI dengan tujuan memupuk sinergitas sekaligus memberikan surprise di hari jadi TNI ke-78 pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2023

Saat memberikan sambutan di upacara peringatan TNI ke-78 di lapangan Korem 083/Baladika Jaya, Kombespol Budi Hermanto mengatakan semoga TNI semakin solid, kokoh, TNI Polri terus mengawal NKRI hingga kini semakin kokoh

“Kami memawakini institusi Polri mengucapkan selamat Dirgahayu TNI ke-78, semoga TNI semakin solid, kokoh, bisa memberikan yang terbaik bagi institusi dan semakin dicintai masyarakat” Ucap Buher (5/10)

Sebagai wujud sinergitas dan kolaborasi TNI Polri, Buher mengatakan bahwa dua Pilar ini akan terus mengawal keutuhan NKRI.

“Sesuai tema ‘TNI Patriot Untuk Negeri, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju’. artinya kita harus serius menjaga demokrasi , agar semakin kuat dipelukan sinergitas dengan Polri demi menjaga keutuhan NKRI” tegas Buher dipenghujung sambuntannya.

Sementara saat mendatangi Denpom V/3, Kasat Intelkam Polresta Malang Kota Kompol Ferry Dharmawan S.Psk memberikan Potongan tumpeng ke Wakadenpom Mayor Ridwan, ia merasakan sangat berkesan dengan keintiman sinergitas TNI Polri di Kota Malang.

“Selama saya bertugas di TNI, baru kali ini paling berkesan, sebab saya merasakan keintiman sinergitas TNI Polri di Kota Malang, Saya ucapkan terima kasih Kepada Kaolresta Malang Kota Kombespol Budi Hermanto, atas surpriseny di HUT TNI ke-78 ini, semoga TNI Polri tetap solid menjaga NKRI” Ucapnya.

Perlu diketahui bahwa pemberian surprise di HUT TNI ke-78, juga dilaksanakan oleh para Kapolsek Jajaran Polresta Malang Kota, dengan mendatangi setiap Koramil yang ada diwilayah Polsek masing-masing.

October 5, 2023

HUT Ke-78 TNI Patriot NKRI, Kapolres Metro Tangerang Kota Beri Surprise Kodim 0506/TGR dan Korem 052/Wijayakrama

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho bersama para pejabat utama (PJU) Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya menyambangi dua markas TNI di Tangerang. Komando Distrik Militer (Kodim) 0506/TGR dan Komandan Resort Militer (Korem) 052/Wijayakrama Tangerang.
Kedatangan Kapolres dan rombongan tersebut dalam rangka menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-78, hari ini Kamis (5 Oktober 2023).
Untuk diketahui, HUT TNI yang ke-78 tahun 2023, mengambil tema “TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi Untuk Indonesia Maju”.
“Dirgahayu TNI ke 78 tahun, TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi Untuk Indonesia Maju, artinya dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, sinergitas serta silaturahmi TNI-POLRI tetap solid,” ujar Kombes Zain Dwi Nugroho, Kamis (5/10).
Menurutnya, silaturahmi dan sinergitas merupakan suatu wujud kekompakan menjaga kondusifitas wilayah. Terlebih di tahun politik saat ini TNI-POLRI khususnya di kota Tangerang siap mengawal demokrasi untuk Indonesia maju.
“Menjaga kondusifitas wilayah menjadi tanggung jawab kita bersama, TNI-Polri Pemerintah Daerah dan masyarakat,” tutur Kapolres.
Sementara dalam kesempatannya, Dandim 0506/TGR, Letkol Inf. Ali Imran beserta jajaran mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Metro Tangerang Kota dan jajaran yang telah memberikan surprise serta kejutan di HUT TNI ke-78.

Usai mendatangi kantor kodim 0506/TGR di Jalan TMP Taruna, Kota Tangerang, Kapolres Kombes Pol Zain Dwi Nugroho dan rombongan melanjutkan kunjungan yang sama ke Korem 052 Wijayakrama Tangerang Jalan Boulevard Diponegoro Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.
Dalam kunjungannya tersebut, Kapolres bertemu langsung dengan Danrem 052/Wijayakrama Tangerang, Brigjen TNI Putranto Gatot.
Silaturahmi dalam rangka HUT TNI ke-78, Kapolres Metro Tangerang Kota tersebut berjalan lancar dan kondusif, suasana akrab dan kekeluargaan nampak ditunjukan seluruh jajaran TNI-Polri. (Red).

October 5, 2023

Pemilu 2024, Kadiv Humas Polri: Polisi harus Netral, tidak Memihak Partai Manapun

Anggota Kepolisian harus netral atau tidak memihak kepada partai manapun menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Itu ditegaskan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan di Penjaringan, Jakarta Utara. Menurutnya, hal tersebut merupakan perintah langsuang dari Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. “Yang pasti bahwa aturannya sudah ada sudah jelas. Bapak Kapolri juga sudah menegaskan bahwa untuk netralitas menjadi pegangan bagi semua anggota TNI dan Polri untuk tidak memihak kepada partai manapun,” kata Sandi Nugroho , Kamis (5/10/2023).

Sandi menegaskan, itu sudah menjadi komitmen Polri yang ingin pemilu berjalan dengan baik, bermartabat, jujur, dan adil. Ditanya mengenai pejabat Polri yang ikut dalam kegiatan partai, Sandi hanya mengatakan bahwa polisi aktif tetap melaksanakan netralitas. “Yang jelas kalau untuk anggota polisi yang aktif perintah Bapak Kapolri. Untuk melaksanakan netralitas dalam pelaksanaan kegiatan apapun,” ucapnya. Bisa Dipecat Jika Berani Melanggar Tugas Polri selama Pemilu 2024 kata dia adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat supaya pesta demokrasi bisa berjalan lancar serta damai. “Dan itu menjadi komitmen bagi Polri untuk dilaksanakan dan ditegakkan karena Polri ingin Pemilu ini berjalan dengan baik,” katanya.