Presiden Jokowi Resmi Buka AMMTC ke-17 di Labuan Bajo

Presiden Jokowi Resmi Buka AMMTC ke-17 di Labuan Bajo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka kegiatan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Jokowi berharap ASEAN selalu siap dalam memberantas kejahatan transnasional.

“Di tengah dinamika global, ASEAN harus selalu siap menghadapi tantangan termasuk tantangan terkait pemberantasan kejahatan transnasional yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan,” kata Jokowi dalam sambuatnnya secara virtual, Senin (21/8/2023).

Dia mengatakan kemajuan teknologi membuat kejahatan lintas negara berkembang semakin masif dan dengan cara-cara yang semakin kompleks. Menurutnya, penanganan kejahatan transnasional juga harus semakin adaptif dalam menangani tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga perdagangan gelap narkotika.

Jokowi mengajak negara-negara ASEAN dan negara sahabat untuk memperkuat kerja sama dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi kejahatan transnasional. Dia berharap dalam pertemuan ini, dihasilkan rumusan agenda kerja sama yang responsif yang berisi langkah-langkah strategis sehingga dapat menjaga kawasan ASEAN yang aman, yang damai dan sejahtera.

“Kita perlu membangun kolaborasi berkelanjutan melakukan pertukaran informasi, memanfaatkan teknologi serta meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparat,” ucapnya.

Polri Gagas Labuan Bajo Declaration

Polri akan mengusulkan penanggulangan kejahatan transnasional yang dirumuskan dalam Labuan Bajo Declaration. Labuan Bajo Declaration diharapkan menjadi komitmen bersama negara ASEAN dan negara sahabat lain sehingga penanganan kejahatan transnasional dapat lebih mudah dilakukan.

“Labuan Bajo Declaration ini hakikatnya bukan hanya menguatkan atau meningkatkan kerja sama (penanganan kejahatan transnasional),” kata Kadiv Hubinter Irjen Khrisna Murti di Labuan Bajo, Minggu (20/8).

Khrisna mengatakan konsep penanganan kejahatan transnasional ini akan disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pertemuan yang dihelat pada 20-23 Agustus 2023.

“Labuan Bajo Declaration ini pola hubungan yang saling kait-mengait bahkan mengikat ketika kita melakukan pertukaran informasi dalam kasus kejahatan misalnya kita pertukaran kapasitas antarpenegak hukum, kemampuan-kemampuan teknologi maupun pelatihannya dan ketika kita melakukan pengejaran buruan terhadap pelaku kejahatan,” ujar dia.

Jika disepakati, Labuan Bajo Declaration ini nantinya dapat diterapkan puluhan tahun dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional. Menurutnya, deklarasi tersebut bisa menjadi catatan sejarah dalam upaya penanganan kejahatan transnasional.

“Dan kalau nanti deklarasi hasil AMMTC disepakati maka untuk pertama kali akan ada namanya Labuan Bajo Declaration, yang mengikat negara-negara ASEAN sampai bisa 20-30 tahun ke depan, dan belum pernah ada. Kalau di Bali banyak pertemuan, sudah ada Bali Declaration. Ini Bajo Declaration inilah pertama kali dan mungkin belum ada,” tuturnya.

Dia mengatakan ada beberapa kejahatan transnasional yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga soal terorisme-radikalisme. Selain itu, dalam Labuan Bajo Declaration juga dirumuskan soal penangkapan pelaku kejahatan yang kabur ke luar negeri.

“Nah yang menarik adalah dalam Labuan Bajo Declaration ini adalah pada kaitan dalam kejahatan domestik, kejahatan domestik ini misalnya pemerkosaan, itu kan bukan transnational crime, tapi pelakunya keluar negeri. Dalam Labuan Bajo Declaration ini kita melakukan kerja sama untuk melakukan penangkapan misalnya kepada pelaku pelaku yang melarikan diri ke luar negeri,” jelasnya.

#Ammtc17 #Ammtc2023 #Ammtclabuanbajo

#presidenjokowi #Kapolri #Kadivhumaspolri #Irjenpolsandinugroho #Cyberjournalismepolri #Bloggerpolri 

Live Report , Kadiv Humas Polri: Pembahasan Utama AMMTC Ke-17 Adalah TPPO dan Kejahatan Domestik

Live Report , Kadiv Humas Polri: Pembahasan Utama AMMTC Ke-17 Adalah TPPO dan Kejahatan Domestik

Labuan Bajo. Divisi Hubungan Masyarakat Polri (Kadiv Humas) Irjen. Pol. Dr. H. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., mengungkapkan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Kejahatan Domestik menjadi salah satu topik penting yang dibahas dalam ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Senin (21/8/23).

“Tindak lanjut tentang pertemuan yang dilaksanakan oleh Presiden pada Mei bulan yang lalu yaitu tentang KTT ASEAN di tindak lanjuti oleh Kapolri dalam AMMTC kali ini mengambil topik-topik yang sudah dipersiapkan tentang kejahatan Transnational Crime ada 10 isu di antaranya adalah tentang tindak pindah perdagangan orang (TPPO).” Jelas Kadivhumas Polri.
Kadivhumas Polri juga mengatakan salah satu hal yang menjadi atensi pada pertemuan setingkat menteri atau Kapolri di ASEAN ini adalah membahas tentang bagaimana tindak lanjut untuk penanganan TPPO di Asia ini.
“Hubungan kerja samanya namun akan ditingkatkan kembali dengan kerja sama tentang pencegahan TPPO kemudian penegakan hukum yang terkait dengan TPPO, maupun tentang perbantuan korban TPPO.” ujar Kadiv humas Polri.

Kadivhumas Polri mengungkapkan sampai saat ini Satgas TPPO Polri yang dibentuk oleh presiden diketuai oleh Bapak Kapolri tanggal 4 Juni lalu telah melaksanakan penegakan hukum dengan menerima 771 Laporan terkait TPPO.
“Satgas pemberantasan TPPO yang dibentuk oleh presiden diketuai oleh Bapak Kapolri telah melaksanakan penegakan hukum dengan menghasilkan ada 771 laporan, menyelamatkan korban sebanyak 2497 orang dan sudah menangkap tersangka sebanyak 924 orang Hal itu merupakan bentuk keseriusan Polri.” jelas Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Dr. H. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
Selain ada kerja sama pencegahan , penegakan hukum juga ada peningkatan pemangku dalam menangani hal ini.
Terkait dengan kejahatan lainnya pelaku melarikan diri dan saksi di luar negeri. Pada saat ini pemimpin kepolisian di ASEAN saat ini akan saling membantu dan berkoordinasi terkait hukum timbal balik terkait kerja sama dan sekaligus apabila dibutuhkan ekstradisi untuk mempermudah tindak lanjutnya.
“Indonesia selaku ketua dalam AMMTC ke-17 pada tahun ini mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk bisa mengajak kerja sama dengan negara-negara di seluruh Asia dalam rangka menciptakan ketertiban keadilan dan kesejahteraan yang menyangkut adanya tindak pidana. Apa pun yang terjadi di ASEAN bisa dilaksanakan kerja sama teman sebaik-baik harapannya semoga apa pun yang diupayakan dalam pertemuan ini bisa tercapai dan hasilnya tentu bisa mengurangi kejahatan”. tutup Kadiv Humas Polri.

#Ammtc17 #Ammtc2023 #Ammtclabuanbajo

#presidenjokowi #Kapolri #Kadivhumaspolri #Irjenpolsandinugroho #Cyberjournalismepolri #Bloggerpolri

Kadiv Humas Polri : Polri Sudah Tetapkan 924 Tersangka Kasus TPPO, 497 Diselamatkan  

Kadiv Humas Polri : Polri Sudah Tetapkan 924 Tersangka Kasus TPPO, 497 Diselamatkan

Kepala Divisi Humas Polri atau Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho mengungkapkan sampai saat ini, Satgas TPPO Polri yang dibentuk oleh presiden diketuai oleh Bapak Kapolri tanggal 4 Juni 2023 lalu telah melaksanakan pengakan hukum dengan menerima 771 laporan terkait TPPO.

“Satgas pemberantasan TPPO yang dibentuk oleh presiden diketuai oleh Bapak Kapolri telah melaksanakan penegakan hukum dengan menghasilkan ada 771 Laporan, menyelamatkan korban sebanyak 2497 orang dan sudah menangkap tersangka sebanyak 924 orang. Ini merupakan bentuk keseriusan Polri,” kata Irjen Sandi di Labuan Bajo, Senin 21 Agustus 2023 di Labuan Bajo.

Ia mengungkapkan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Kejahatan Domestik menjadi salah satu topik penting yang dibahas dalam ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau AMMTC ke 17 di Labuan Bajo.

“Tindak lanjut tentang pertemuan yang dilaksanakan oleh Presiden pada Mei bulan yang lalu yaitu tentang KTT ASEAN di tindak lanjuti oleh Kapolri dalam AMMTC kali ini mengambil topik-topik yang sudah dipersiapkan tentang kejahatan Transnational Crime ada 10 isu diantaranya adalah tentang tindak pindah perdagangan orang (TPPO),” ujar Irjen Pol Sandi Nugroho.

Lebih lanjut, Kadiv Humas Polri itu mengatakan salah satu hal yang menjadi atensi pada pertemuan setingkat menteri atau para Kapolri di Asean ini adalah membahas tentang bagaimana tindak lanjut untuk penanganan TPPO di Asia ini.

“Hubungan kerjasamanya namun akan ditingkatkan kembali dengan kerjasama tentang pencegahan TPPO kemudian penegakan hukum yang terkait dengan TPPO, maupun tentang perbantuan korban TPPO,” ucap Irjen Pol. Sandi.

Selain ada kerjasama pencegahan, penegakan hukum juga ada peningkatan pemangku dalam menangani hal ini. Terkait dengan kejahatan lainnya pelaku melarikan diri dan saksi di luar negeri. Pada saat ini pemimpin kepolisian di Asean saat ini akan saling membantu dan berkoordinasi terkait hukum timbal balik terkait kerjasama dan sekaligus apabila dibutuhkan esktradisi untuk mempermudah tindak lanjutnya

“Indonesia selaku ketua dalam AMMTC ke-17 pada tahun ini mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk bisa mengajak kerjasama dengan negara-negara di seluruh Asia dalam rangka menciptakan ketertiban keadilan dan kesejahteraan yang menyangkut adanya tindak pidana. Apapun yang terjadi di Asean bisa dilaksanakan kerja sama, harapannya semoga apapun yang diupayakan dalam pertemuan ini bisa tercapai dan hasilnya tentu bisa mengurangi kejahatan,” pungkas Irjen Pol. Sandi.

#Ammtc17 #Ammtc2023 #Ammtclabuanbajo

#presidenjokowi #Kapolri #Kadivhumaspolri #Irjenpolsandinugroho #Cyberjournalismepolri #Bloggerpolri 

Menyongsong Sulsel Tertib Lalu Lintas di Era Digital, Ditlantas Operasionalkan ETLE

Menyongsong Sulsel Tertib Lalu Lintas di Era Digital, Ditlantas Operasionalkan ETLE

MAKASAR,  Dalam rangka menyongsong Sulawesi Selatan tertib lalu lintas di era digital,
Direktorat lalu lintas Polda Sulsel Akan mengoperasionalkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Lau (ETLE) yang merupakan program unggulan Korlantas polri, di antaranya ETLE Statis, On Board (Etle mobile roda 4) dan Handheld (Etle mobile roda 2 menggunakan HP).

Dimulainya pemberlakuan operasional sistem tilang elektronik tersebut, Ditlantas Polda Sulsel siap memperkuat operasional di lapangan.

Disampaikan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulsel, Kombes Pol I Made Agus Prasatya menegaskan pihaknya secara rutin akan menggelar patroli memotret para pelanggar lalu lintas menggunakan handphone dan mobil patroli.

“Kami secara rutin akan berpatroli dan memotret pelanggar lalu lintas menggunakan handphone khusus dan mobil patroli, sehingga bisa mencegah praktek suap karena tidak adanya peluang bertemunya personil lalu lintas dan masyarakat,” terangnya.

Dalam uji coba ini, kami memang belum melakukan penindakan dan belum memberikan sanksi denda, baik ETLE mobile on board maupun ETLE handheld, penindakan akan dilaksanakan pada September bertepatan dengan pelaksanaan Operasi Zebra 2023, pungkasnya.**
(Red)

#Kadivhumaspolri #Irjenpolsandinugroho #Cyberjournalismepolri @shandinugroho95

Polresta Malang Kota Salurkan 100 Ribu Liter Air Bersih ke 5 Kecamatan

Polresta Malang Kota Salurkan 100 Ribu Liter Air Bersih ke 5 Kecamatan

Sejumlaha aparat dari Polresta Malang Kota menyalurkan 100 ribu liter air bersih kepada warga yang membutuhkan. Giat bakti ini dilakukan serentak oleh jajaran di bawah Polda Jatim, Kapolda Jatim Irjen. Dr. Tony Harmanto. M.H untuk memperingati 28 tahun pengabdian Akpol 95 Patria Tama, pada Kamis (3/8/2023) kemarin.

Sebanyak 20 truk tangki berisikan air bersih akan disebar ke lima kecamatan dalam wilayah Kota Malang. “Sesuai arahan dari Kapolda Jatim dan Kapolresta Malang Kota, hari ini kami juga turut menyalurkan air bersih kepada warga yang membutuhkan. Ada lima titik yang akan menjadi tempat pendistribusian air bersih ini,” katanya.

Sebelum penyaluran air bersih dilakukan, anggota Polres Malang Kota telah melakukan survei lokasi dimana air bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. “Tentunya daerah yang sering terjadi gangguan air PDAM, seperti di daerah Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang dan wilayah Joyo grand Kecamatan Lowokwaru,” ungkapnya.

Agar tepat sasaran dan terjamin kelancaran penyaluran air bersih, maka Satlantas Polresta Malang Kota akan mengawal sejumlah truk tangki air bersih hingga sampai ke tujuan. Sementara itu, Bhabinkamtibmas serta Polisi RW akan bertugas mengawasi dan melakukan pengamanan saat pendistribusian air.

Wilayah yang menjadi tempat pendistribusian air bersih oleh Polresta Malang Kota yakni di RW 03 Mulyorejo sebanyak 4 Tangki, RW 07 Buring sebanyak 4 Tangki, RW 05 Wonokoyo sebanyak 4 Tangki, RW 07 Mulyorejo sebanyak 4 Tangki, RW 15 Purwantoro sebanyak 4 Tangki.

Sementara itu, Kasat lantas Polresta Malang Kota, Kompol Akhmad Fani Rakhim mengungkapkan, pihaknya bertugas untuk melakukan pengawalan dan juga membantu dalam pendistribusian air bersih ini. ”Dari Satlantas Polresta Malang Kota kami telah siapkan sekitar 20 personel, mengawal truk tangki air dari Mako hingga ke tempat tujuan,” tandasnya

Haru Briptu Tiara Dihadiahi Sekolah Perwira SIP dari Kapolri

Haru Briptu Tiara Dihadiahi Sekolah Perwira SIP dari Kapolri

Jakarta. Briptu Tiara Nissa Zulbida menangis mendengar dirinya mendapatkan hadiah dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berupa kesempatan Sekolah Inspektur Polisi (SIP). Hadiah itu diberikan kepadanya atas kelulusan pendidikan Capacity Building ‘The First Level Police Chief Training and The Non Thesis Master Degree’ di Turkish National Police Academy (TNPA), dan meraih peringkat 5 besar.

Hadiah dari Jenderal Sigit itu disampaikan kepada Briptu Tiara oleh Karowatpers SSDM Polri, Brigjen Anwar.

“Mbak Tiara ini, karena masih briptu, jadi nanti diberi peluang untuk SIP pada saatnya,” ungkap Karowatpres, Kamis (3/8/23).

Briptu Tiara pun menyambut haru pernyataan Karowatpres. Hadiah yang tidak pernah disangka-sangka diberikan kepadanya.

“Masya Allah, terima kasih banyak, Komandan, atas perhatiannya, terima kasih banyak. Ini kabar yang luar biasa, masya Allah banget. Baru didengar ini, baik dari Tiara maupun mungkin dua rekan lainnya komandan,” ujar Briptu Tiara.

Untuk diketahui, Briptu Tiara berhasil meraih peringkat lima besar terbaik dan menjadi salah satu perwakilan peserta didik internasional yang diberikan kesempatan menyampaikan speech dalam bahasa Turki dihadapan Presiden Erdogan serta seluruh tamu undangan yang hadir.

Ia bersama 86 peserta didik internasional menjalani wisuda usai mengikuti kegiatan Capacity Building “The First Level Police Chief Training and The Non Thesis Master Degree” selama dua tahun. Seluruh rangkaian kegiatan pendidikan TNPA telah berhasil dilakukan secara baik dan lancar.

Operasi Patuh Intan 2023 Polres Tanah Laut Tegakkan Disiplin Di Kalangan Personil Polri

Operasi Patuh Intan 2023 Polres Tanah Laut Tegakkan Disiplin Di Kalangan Personil Polri

Tanah Laut – Dalam rangka Operasi Patuh Intan 2023, untuk menegakkan aturan dan dsiplin dikalangan Personil Polri dalam tertib berlalu-lintas, Sie Propam Polres Tanah Laut, Polda Kalsel, menggelar razia kelengkapan surat-surat kendaraan dinas maupun pribadi personil Polres Tanah Laut. (11/07) Pagi.

Razia kelengkapan ini digelar secara mendadak di gerbang masuk Mapolres Tanah Laut, yang dipimpin Kasie Propam Iptu Suriani dan anggota Propam melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan setiap personil yang akan masuk ke Mapolres sebelum mengikuti apel pagi.

“Pemeriksaan dan pengecekan kelengkapan personil, dilakukan mulai dari surat-surat kendaraan dan penggunaan seragam polri. Selain itu juga pemeriksaan kelengkapan kendaraan Dinas dan Pribadi Personil Polres Tanah Laut,” ucapnya.

“Kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan terhadap Personil Polri sebelum melaksanakan tugas di lapangan, kedisiplinan dan kepatuhan diri sendiri para personil Polri, karena disiplin dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu,” tandasnya.

Dengan dilakukannya Pemeriksaan ini bertujuan agar seluruh personel Polres Tanah Laut dapat menjadi contoh disiplin kepada masyarakat sebelum melakukan Penertiban.

Polri Berhasil Usut Ratusan Kasus TPPO, Dan Selamatkan 2.027 Orang

Polri Berhasil Usut Ratusan Kasus TPPO, 2.027 Orang Diselamatkan

Jakarta,- Polri berkomitmen untuk terus bergerak memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), ratusan laporan yang menyeret ratusan tersangka telah diproses tanpa pandang bulu.
Dalam perkembangannya, Satuan Tugas (Satgas) TPPO yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah berhasil menyelamatkan 2.027 orang dari jerat TPPO dengan kurun waktu relatif cepat 5 Juni sampai 10 Juli 2023.


“Dengan modus itu kami tindak 445 kasus. Sebanyak 2027 korban dapat diselamatkan” ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2023).
Ramadhan menjelaskan, beragam modus dilancarkan para pelaku TPPO, namun kebanyakan dari para korban terjebak modus tawaran sebagai pekerja rumah tangga (PRT) dengan gaji besar.
Padahal, pemberangkatan mereka dilakukan secara ilegal dan tidak sesuai dengan gaji yang dijanjikan.
Ramadhan menuturkan, modus mempekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) juga banyak ditemukan, yakni 188 kasus. Kemudian, eksploitasi anak 45 kasus dan anak buah kapal (ABK) sembilan kasus.

Polri Semakin Baik, LSI: Kepercayaan Publik Kepada Polri Capai 65%

LSI: Kepercayaan Publik Kepada Polri Capai 65%

Jakarta. Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan tingkat kepercayaan terhadap Polri kini menyentuh angka 65%. Peningkatan kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara tersebut dipandang karena Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dengan tegas memerintahkan anak buahnya profesional menuntaskan kasus-kasus besar.

“Capaian ini tentu memberi angin segar sekaligus bentuk afirmasi publik terhadap ikhtiar Polri untuk terus berbenah,” ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara daring, Selasa (11/7/23).

Ia menjelaskan, kepercayaan publik terhadap Polri meningkat jika dibandingkan dengan temuan April 2023. Bahkan, saat ini di atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan partai politik.

Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada 1-8 Juli 2023 dengan melibatkan 1.242 responden. Populasi sampel adalah warga Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 83% dari total populasi nasional. Responden diwawancarai lewat telepon oleh pewawancara terlatih.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD) atau pembangkitan nomor telepon secara acak. Margin of error survei diperkirakan ±2.8% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.

Pembangunan Fugo Resort di Desa Pagatan Besar Diduga Belum Mengantongi Izin

Pembangunan Fugo Resort di Desa Pagatan Besar Diduga Belum Mengantongi Izin

Fugo Hotel and Resort di Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut diduga tak mengantongi izin. Anehnya, pembangunannya hingga kini terus berjalan.

Penggalian dasar pondasi bangunan (ground breaking) sudah dikerjakan sejak Mei 2023.

Resort ini digadang-gadang punya 230 unit kamar berkelas. Investasi dari pembangunan ini nilainya fantastis. Ratusan miliar rupiah.

Jadi pertanyaan, mengapa proyek sebesar ini belum mengantongi izin sah?

Perihal ketiadaan izin ini diakui oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tala, Suharyo.

Kata Suharyo, perizinan pembangunan hotel dan resort ini sudah masuk kewenangan pusat.

Maka dari itu, urusannya langsung dengan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta. “Karena luas bangunan yang diajukan lebih dari 10 ribu meter persegi, maka izinnya jadi kewenangan pusat,” jelas Suharyo, Senin (10/7/2023). Suharyo mengatakan, peran pemerintah daerah melalui DPMPTSP hanya sebatas melakukan pendampingan.

“Kami sudah mengarahkan Fugo Group agar berkonsultasi langsung di Jakarta. Dalam komunikasi melalui email, Kementerian BKPM menyebut izin sedang dalam proses verifikasi persyaratan,” ujarnya.

Sementara hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban resmi dari Fugo Group melalui pesan gawai.

Biar tahu saja. Pemerintah daerah hanya mengurus perizinan dengan luas bangunan antara 4.000 hingga 6.000. Sementara provinsi berada antara 6.000 hingga 10.000.

Dalam kasus Fugo Hotel and Resort ini sudah jadi kewenangan pusat, sebab di atas luas 10.000.