Barelang. Aliansi Pemuda Melayu menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa unjuk rasa berujung bentrok yang terjadi di Rempang, Batam. Peristiwa bentrok tersebut terjadi karena ada oknum pengunjuk rasa yang membawa senjata tajam dan bom molotov.

“Saya mewakili aliansi memohon maaf kepada TNI- Polri, Tim terpadu atas kejadian-kejadian sebelumnya dari aksi pertama terjadi pelemparan batu bahkan sampai hari ini, saya percaya TNI-Polri bersinergi dengan masyarakat,” ujar Koordinatur Umum Aliansi Pemuda Melayu, Pian, Senin (11/9/23).

Ia mengatakan, aksi unjuk rasa bukan dari aliansi pemuda melayu saja, tetapi banyak LSM lain. Aliansi pun tidak mengira bahwa akan terjadi peristiwa tak diinginkan tersebut, karena telah berkomitmen menciptakan aksi damai.

“Kami aliansi melayu berharap ingin menciptakan situasi kondusif ketentraman di Kota Batam,” ungkapnya.

Aliansi Pemuda Melayu memastikan tidak pernah di tunggangi sama sekali dalam aksi penyampaian pendapat. Sejak keberangkatan dari Rempang Galang, masyarakat berharap ada solusi terbaik dari pemerintah untuk masyarakat rempang galang.

Lebih lanjut ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat melayu yang ada di Kepri dan di luar Kepri yang sudah hadir dari Kalimantan Barat, Jambi, Riau, Jakarta, Karimun untuk mengikuti aksi untuk hari ini. Namun, aksi itu dibatalkan demi mencegahnya hal-hal tak diinginkan kembali.

“Demi Allah tidak ada tekanan sama sekali, kami mengedepankan persaudaraan, kami sepakat tidak akan mengadakan aksi pada 11 September 2023,” jelasnya.

Bersamaan dengan itu, aliansi mengajukan surat penangguhan penahanan kepada Kapolresta Barelang untuk tujuh orang yang diamankan di Polresta Barelang. Surat perizinan demo untuk hari ini yang sudah diajukan kepada kepolisian pun ditarik kembali karena pembatalan aksi.

Di sisi lain, Walikota Batam H. Muhammad Rudi, S.E., M.M., mengucapkan terima kasih kepada Kapolresta Barelang yang telah membantu penyelesaian permasalahan masyarakat kota Batam di Rempang. Walikota juga mengucapkan terima kasih atas penangguhan penahanan kepada tujuh orang pelaku.

“Saya Walikota menjamin agar saudara kita yang di tahan agar bisa di kembalikan ke rumahnya masing-masing. Allah telah mengijinkan masalah bisa kita selesaikan khusus untuk demo besok, kami tidak pernah menekan pihak dan jajaran, tapi kita duduk bersama, kita lebih mementingkan kepentingan umum demi membangun Kota Batam yg kita cintai,” ungkap Walikota

Walikota berharap permasalahan Rempang dapat selesai dengan musyawarah. Rempang adalah proyek strategis nasional, dan itu adalah perintah pusat sampai daerah yg harus kami selesaikan, tidak ada niat lain.

“Kami adalah pemerintah paling bawah maka dari itu kita harus mencari solusi yang paling baik bagi rempang dan kita semua,” ujar Walikota.

Kapolresta Barelang Kombes. Pol. Nugroho Tri N, S.H, S.I.K, M.H., menambahkan bahwa surat permohonan penangguhan penahanan akan dipertimbangkan demi kepentingan umum. Namun, untuk penangguhan penahanan akan lebih dulu berkoordinasi dengan penyidik agar permohonan ini dapat kabulkan.

“Saya juga mengingatkan jangan ada yang menyiarkan, memposting konten hoax, karna jarimu adalah harimaumu, dan ada Undang – Undang yang mengatur yaitu UU ITE. Banyak tersebar berita karna masalah rempang, diantaranya pasca penertiban kemarin ada berita bayi meninggal padahal itu tidak benar. Jadi saya ingatkan seluruh masyarakat mari kita sama-sama ciptakan situasi kamtibmas di Batam yang aman dan kondusif, mari kita mengelola media sosial dengan bijak,” jelas Kapolresta Barelang.

Saat ini, ujar Kapolres, situasi Rempang khususnya sembulang aman kondusif. Kemudian, pematokan yang di lakukan BP Batam dan pengukuran sudah selesai, sehingga tidak ada penolakan maupun kendala di lapangan oleh masyarakat.

Bahkan, BP Batam Sudah mulai melakukan pendataan masyarakat Rempang dengan pendampingan TNI Polri, termasuk ada 3 posko di RKSI, Kantor camat dan di PTSP. Selanjutnya, besok (12/9/23), Polresta Barelang dan Polda Kepri akan turun langsung ke Sekolah di Rempang untuk memberikan trauma healing dan bertujuan untuk menghibur anak-anak agar tidak trauma atas kejadian kemarin.

“Untuk ke depan juga kami tim terpadu akan melaksanakan kegiatan kerja bakti di masyarakat rempang, pasca kejadian kemarin akan kita bersihkan, sehingga rempang akan bersih kembali,” jelas Kapolresta Barelang.

Jakarta. Divisi Humas Polri menggelar audiensi dengan Ikatan Jurnalis TV Indonesia (IJTI), Kamis (7/9/23). Audiensi ini dalam rangka memperkuat koordinasi mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai.

Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho memaparkan, literasi digital menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan Pemilu 2024 aman dan damai. Tak dipungkiri, era digital saat ini menjadikan internet sebagai jalan memperluas berbagai macam informasi, terutama hal-hal edukatif.

“Jika tidak ditayangkan literasi digital, dampaknya meluas hingga ke masyarakat Indonesia agar dapat teredukasi terkait hal etika di dunia maya,” ungkap Kadiv Humas, Kamis (7/9/23).

Di sisi lain, pelajaran pada Pemilu 2019 menjadi acuan bagi Polri untuk terus mengevaluasi dan menyusun berbagai upaya-upaya pencegahan kerawanan. Salah satu yang menjadi konsentrasi Polri adalah kekerasan terhadap jurnalis.

“Kekerasan dalam pers merupakan jadi konsentrasi Polri, setiap tahun dewan pers datang ke Unesco membahas kekerasan dalam pers. Apabila tidak tidak dijawab maka itu akan menjadi masalah untuk negara lain,” ujar Kadiv Humas.

Di sisi lain, IJTI juga mengutarakan bahwa Pemilu 2024 adalah tantangan bagi jurnalis dalam memegang teguh etika jurnalistik dan menjaga profesionalitas. Terlebih, media massa tidak hanya memberikan informasi bagi masyarakat, namun juga harus mencerahkan.

“Kami berdiri bersama publik karena sesuai amanah maka dari itu harus memberikan informasi, karena masyarakat melihat beritanya dari media. Kami sebagai salah satu kelompok jurnalis yang memberikan yang positif kepada masyarakat,” jelas Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan

Jakarta. Divisi Humas Polri menggelar audiensi dengan Ikatan Jurnalis TV Indonesia (IJTI), Kamis (7/9/23). Audiensi ini dalam rangka memperkuat koordinasi mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai.

Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho memaparkan, literasi digital menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan Pemilu 2024 aman dan damai. Tak dipungkiri, era digital saat ini menjadikan internet sebagai jalan memperluas berbagai macam informasi, terutama hal-hal edukatif.

“Jika tidak ditayangkan literasi digital, dampaknya meluas hingga ke masyarakat Indonesia agar dapat teredukasi terkait hal etika di dunia maya,” ungkap Kadiv Humas, Kamis (7/9/23).

Di sisi lain, pelajaran pada Pemilu 2019 menjadi acuan bagi Polri untuk terus mengevaluasi dan menyusun berbagai upaya-upaya pencegahan kerawanan. Salah satu yang menjadi konsentrasi Polri adalah kekerasan terhadap jurnalis.

“Kekerasan dalam pers merupakan jadi konsentrasi Polri, setiap tahun dewan pers datang ke Unesco membahas kekerasan dalam pers. Apabila tidak tidak dijawab maka itu akan menjadi masalah untuk negara lain,” ujar Kadiv Humas.

Di sisi lain, IJTI juga mengutarakan bahwa Pemilu 2024 adalah tantangan bagi jurnalis dalam memegang teguh etika jurnalistik dan menjaga profesionalitas. Terlebih, media massa tidak hanya memberikan informasi bagi masyarakat, namun juga harus mencerahkan.

“Kami berdiri bersama publik karena sesuai amanah maka dari itu harus memberikan informasi, karena masyarakat melihat beritanya dari media. Kami sebagai salah satu kelompok jurnalis yang memberikan yang positif kepada masyarakat,” jelas Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan