Kapolri Pastikan Pilkada Serentak 2024 Aman, Minta Semua Terima Hasil

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di seluruh Indonesia masih berjalan aman. Dia meminta semua pihak untuk senantiasa mengedepankan persatuan dan kesatuan.
Hal tersebut disampaikan Jenderal Sigit usai melakukan monitoring Pilkada serentak 2024 di Subden Denma Mabes TNI, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024). Turut hadir di lokasi di antaranya Menkomdigi Meutya Hafid, Mendagri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

“Berdasarkan pemantauan bersama, dari posko pengamanan, tadi barusan menteri-menteri terkait, semuanya masih terpantau relatif aman,” kata Jenderal Sigit di lokasi.

Namun demikian, Jenderal Sigit meminta jajarannya untuk tetap waspada hingga proses penghitungan suara. Dia juga meminta mereka tetap siaga khususnya di daerah rawan.

“Namun demikian kita tetap waspada pasca dari hasil penghitungan nanti, khususnya di wilayah wilayah yang memang sudah menjadi pantauan kita terkait dengan yang kerawanannya tinggi di beberapa titik yang sudah dikeluarkan oleh Kabaintelkam maupun dari Bawaslu dan beberapa tambahan yang ada dua paslon,” jelasnya.

Jenderal Sigit mengajak semua orang untuk sama-sama menyerukan Pilkada yang damai. Dia menegaskan persatuan dan kesatuan menjadi yang utama.

“Tentunya kita, tentunya selalu menyerukan agar Pilkada bisa berjalan lancar aman dan damai. Persatuan dan kesatuan selalu menjadi hal yang utama. Kita berdoa agar seluruh pelaksanaan pemilu bisa diterima oleh seluruh pihak dan kemudian tentunya ini menjadi harapan kita semua,” jelasnya.

Selaras, Menko Polkam Budi Gunawan menambahkan situasi Pilkada serentak 2024 masih berjalan kondusif. Namun demikian, dia menyebut ada beberapa daerah di Indonesia yang melakukan pencoblosan susulan menyoal bencana alam yang terjadi.

“Ada beberapa titik wilayah yang memang perlu dilakukan pemungutan susulan karena ada eskalasi terkait dengan bencana alam baik itu karena gunung berapi longsor atau karena banjir,” jelasnya.

Kendati demikian, Budi Gunawan menyebut gangguan keamanan di daerah tersebut telah bisa diatasi oleh aparat keamanan.

“Sudah bisa diatasi oleh aparat TNI Polri dan insyaallah semuanya akan bisa dituntaskan sesuai dengan target yang ditentukan,” ujarnya.

Kapolresta Bulungan Pimpin Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan TPS Pilkada 2024

TANJUNG SELOR, Polda Kaltara, Polresta Bulungan – Dalam rangka persiapan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tahap pemungutan suara Pilkada 2024, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bulungan menggelar apel pemindahan pasukan, Minggu (24/11/2024). Apel yang berlangsung di Lapangan Merah Markas Komando (Mako) Polresta Bulungan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Bulungan, AKBP Rofikoh Yunianto, S.I.K, dengan diikuti oleh Pejabat Utama (PJU) Polresta dan seluruh personel yang bertugas.

Kapolresta Bulungan dalam arahnya menekankan pentingnya sinergi, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengamanan TPS. “Pengamanan TPS adalah tanggung jawab besar yang kita emban untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan aman, lancar, dan tertib. Kita harus hadir sebagai penjamin keamanan dan netralitas,” tegas AKBP Rofikoh.

Ia juga mengingatkan agar setiap personel menjaga sikap profesional, tidak memihak, dan tetap siaga terhadap potensi gangguan keamanan selama proses Pilkada berlangsung. “Kepada seluruh personel, saya mohon agar memahami betul situasi di wilayah masing-masing. Jika ada potensi gangguan, segera laporkan dan tangani dengan cara yang sesuai prosedur,” tambahnya.

Tak hanya itu, Kapolresta memberikan beberapa poin penting kepada seluruh personel. Pertama, kenali wilayah Penugasan, setiap personel diwajibkan memahami karakteristik wilayah tempat mereka bertugas, termasuk potensi konflik atau kerawanan yang mungkin terjadi.
Berkoordinasi dengan stakeholder terkait. “Jalin komunikasi yang baik dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan masyarakat setempat. Kerja sama yang baik akan menjadi kunci keberhasilan pengamanan,” ujar Kapolresta.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kewaspadaan terhadap ancaman keamanan, seperti potensi sabotase, membenarkan, atau pelanggaran hukum lainnya.
Terakhir, netralitas aparat, Kapolresta kembali menegaskan bahwa Polri wajib menjaga netralitas dalam setiap tahapan Pilkada. “Kita tidak boleh berpihak pada siapa pun. Netralitas adalah harga mati,” katanya.

AKBP Rofikoh juga mengingatkan personel agar tetap mematuhi protokol keamanan selama bertugas. Jaga stamina dan kesehatan selama menjalankan tugas, pastikan setiap tindakan yang diambil selalu diukur dan sesuai SOP. Jangan ada kekerasan yang tidak perlu, tetapi juga jangan lengah terhadap ancaman yang bisa merugikan atau masyarakat mengganggu jalannya Pilkada, jelasnya.

Setelah apel, dilakukan pembagian personel ke berbagai TPS di wilayah hukum Polresta Bulungan. Kapolresta memastikan penempatan pasukan telah melalui analisis dan evaluasi yang matang. “Kami sudah memetakan TPS-TPS yang masuk kategori rawan dan sangat rawan. Personel tambahan juga sudah disiapkan untuk mendukung pengamanan di wilayah tersebut,” ungkapnya.

Selain pendistribusian pasukan, Kapolresta memastikan bahwa pendukung logistik, seperti alat komunikasi, kendaraan operasional, dan kebutuhan dasar personel, telah tersedia dan siap digunakan.

Kapolresta juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif menjaga suasana kondusif selama pelaksanaan Pilkada. “Kami berharap masyarakat Bulungan ikut mendukung pengamanan ini dengan mematuhi aturan, tidak mudah terprovokasi, dan melaporkan jika menemukan hal-hal yang mencurigakan,” imbaunya.

Apel pergeseran pasukan ini menjadi wujud nyata komitmen Polresta Bulungan dalam menjaga keamanan dan kelancaran Pilkada 2024. Dengan langkah-langkah antisipatif dan koordinasi yang solid, diharapkan proses demokrasi di Kabupaten Bulungan dapat berjalan dengan baik, menghasilkan pemimpin yang amanah, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

“Semoga kita semua dapat menjalankan tugas ini dengan baik dan diberi kelancaran hingga tahapan Pilkada selesai,” tutup Kapolresta Bulungan. (HmsPolresta)

Khataman Al Qur’an 73 Kali Sambut Hari Jadi Div Humas Polri Ke 73

Dalam rangka memperingati hari jadi Humas Polri yang ke-73, Divisi Humas Polri menggelar Khatam Al-Qur’an yang digelar di Masjid Daarul Qur’an Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur’an, Kota Tangerang, Banten. Sesuai bilangan usia Divisi Humas Polri, sebanyak 73 kali Khataman Al-Qur’an dikhatamkan oleh 50 Santri yang dipimpin langsung oleh Ustaz Yusuf Mansur, pimpinan Ponpes Tahfidz Daarul Qur’an.

Dengan diselenggarakannya Khatam Al-Qur’an ini, Pengurus Ponpes Tahfidz Daarul Qur’an, Ustaz Salim Maftukhi mewakil para santri mendoakan Divisi Humas Polri diberi anugerah yang terbaik oleh Allah SWT, diberi kesehatan dan keselamatan, Fiddini waddunya wal akhirah, dan polisi khususnya Divisi Humas Polri diberi kekuatan, diberi ridho oleh Allah SWT sehingga mendapat predikat yang terbaik dari pemerintahnya, dari masyarakat luas. @prabowo @gibran_tweet @ListyoSigitP #kapolri #kadivhumaspolri #irjenpolsandinugroho #hutdivhumaspolri73 #kadivhumaspolri #irjenpolsandinugroho

Mabes Polri Sebut Pembuatan Perpol Kortastipidkor Masih Diharmonisasi

 

JAKARTA – Mabes Polri menyampaikan korps pemberantasan tindak pidana korupsi (Kortastipidkor) masih dilakukan harmonisasi dengan kementerian terkait. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan proses harmonisasi itu dilakukan agar pihaknya dapat segera membuat peraturan polisi (perpol) terkait korps teranyar itu. Adapun, lembaga yang dilibatkan dalam harmonisasi yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Kementerian Keuangan hingga Kementerian Hukum. “Kalau dari sisi peraturan, setelah perpres turun untuk bisa dieksekusi, maka akan dibuatkan Perpolnya dulu dengan mengharmonisasi dengan kementerian lembaga terkait,” ujarnya di Jakarta, Selasa (22/10/2024). Selain itu, Sandi juga menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih melakukan penunjukan untuk pejabat struktural dalam Kortastipidkor Polri. “Ya, bisa berjalan dua iringan untuk masalah dua-duanya [harmonisasi dan penunjukan struktural],” pungkasnya.

Jokowi Resmi Teken Perpres Pembentukan Kortastipidkor Polri, Ini Tugasnya Mabes Polri Pastikan Dua Komjen yang Masuk Kabinet Sudah Tak Berstatus Anggota Sebagai informasi, Kortastipidkor dibentuk melalui Perpres No.122/2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024. Dalam beleid itu Jokowi telah mengatur soal tugas dan fungsi korps teranyar Bhayangkara itu melalui Pasal 20 A. Perinciannya, korps ini akan membantu Kapolri dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Adapun, Kortastipidkor juga bakal dipimpin Kakortastipidkor dengan pangkat Irjen atau bintang dua dan memiliki tiga direktorat.

Kadiv Humas Polri Hadiri Penandatanganan SKB Gugus Tugas Pemantauan Pemberitaan Pilkada 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, hingga Dewan Pers, menandatangani surat keputusan bersama (SKB) pembentukan gugus tugas untuk Pilkada 2024.

Gugus tugas itu bernama Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

“Gugus tugas ini bagian dari upaya kami untuk menyehatkan kampanye kita, menyehatkan kampanye di pemberitaan, media sosial, media penyiaran, media cetak, dan seterusnya. Tentu peran Bawaslu, Dewan Pers, KPI, sangat penting dalam hal ini,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa (22/10).

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa gugus tugas tersebut dapat melakukan tugas pengawasan terhadap seluruh konten di media cetak maupun elektronik.

“Pengawasannya akan ada di KPI untuk media elektronik, TV dan radio, dan juga media cetak ada Dewan Pers,” kata Bagja.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu turut mengusulkan pembentukan kantor kerja bersama dalam bentuk fisik maupun virtual. Tujuannya agar kinerja antar lembaga tersebut dapat terkonsolidasi dengan baik.
Adapun Ketua KPI Pusat Ubaidillah menyatakan dukungan terhadap pembentukan gugus tugas tersebut.

“SKB merupakan hal yang dinantikan seluruh jajaran KPI di daerah karena KPI membutuhkan satu penyelarasan regulasi dari pemegang kepentingan yang nantinya ikut serta menjaga kondusifitas penyelenggaraan pilkada,” kata Ubaidillah.

Dalam acara itu Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho turut hadir. Ia mengatakan Pilkada 2024 merupakan momen penting untuk masyarakat memilih kepala daerahnya, maka itu semua pihak harus ikut mensuksekannya.

Informasi penting disajikan secara kronologis
“Kami tentu saja Polri bersama TNI, Dewan Pers, KPU, Bawaslu, dan KPI beserta seluruh elemen masyarakat akan bersinergi dan berkolaborasi dalam bentuk pengawasan pemberitaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mengawal pemilukada berjalan sejuk, aman, damai dan bermartabat,” ujar Sandi dalam keterangannya.

Sebelumnya, KPI Pusat menerbitkan Surat Edaran (SE) KPI Nomor 6 Tahun 2024 tentang pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024.

Dalam SE KPI Nomor 6 Tahun 2024 itu, siaran kampanye dan iklan di lembaga penyiaran dilakukan mulai 10-23 November 2024. Kemudian, pelaksanaan masa tenang pada 24-26 November 2024. Adapun masa kampanye telah dilaksanakan sejak 25 September 2024.

Kapolresta Bulungan Turut Mendampingi Kapolda Kaltara saat Melakukan Pengecekan Gudang Logistik Pemilu

TANJUNG SELOR, Polda Kaltara, Polresta Bulungan – Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024, Kapolresta Bulungan, AKBP Rofikoh Yunianto, S.I.K., turut mendampingi Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, S.I.K., M.Si., saat melakukan pengecekan langsung di gudang logistik pemilu di Tanjung Selor, Bulungan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan persiapan logistik pemilu berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Kelengkapan dan keamanan logistik sangat penting guna mendukung kelancaran proses pemilihan umum yang akan datang.

Kapolda Kaltara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, menekankan pentingnya pengelolaan logistik yang teratur agar distribusi logistik ke berbagai wilayah dapat dilakukan tepat waktu dan tanpa hambatan. Distribusi logistik yang lancar adalah faktor krusial dalam menjaga proses pemilu tetap berjalan sesuai jadwal.

Selain melakukan pengecekan fisik di gudang logistik, Kapolresta Bulungan, AKBP Rofikoh Yunianto, juga mendengarkan arahan langsung dari Kapolda. Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa seluruh personel harus tetap siaga, menjaga kewaspadaan tinggi, dan menjalankan tugas dengan profesionalisme selama proses pemilu berlangsung.

Kegiatan pengecekan ini merupakan salah satu bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga stabilitas dan keamanan menjelang Pemilu 2024, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan damai dan lancar tanpa gangguan. (HmsPolresta)