Polri Tuntaskan Ribuan Kasus Premanisme, Wujud Nyata Perlindungan Kepada Masyarakat

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil menyelesaikan sebanyak 3.326 perkara premanisme yang terjadi di berbagai wilayah tanah air. Keberhasilan ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah masyarakat.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa langkah tegas tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi serentak yang dilaksanakan atas dasar Surat Telegram Kapolri Nomor STR/1081/IV/OPS.1.3./2025. Dalam telegram tersebut, seluruh jajaran diminta untuk melakukan penindakan secara tegas, terukur, dan terpadu, dengan dukungan intelijen, strategi pre-emtif, dan langkah-langkah preventif.

“Premanisme dalam bentuk apa pun tidak dapat dibiarkan. Kami ingin memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha, agar ruang publik dan iklim bisnis di Indonesia tetap aman dan kondusif,” ujar Irjen Sandi dalam konferensi pers yang digelar di Divisi Humas Polri, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (9/5).

Operasi ini juga melibatkan sinergi lintas sektoral, termasuk kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait. Kolaborasi ini dinilai penting dalam menghadirkan rasa aman secara menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan tercapainya ribuan penyelesaian perkara premanisme, Polri kembali menegaskan peran sentralnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Lewat kampanye #BersamaTolakPremanisme, Polri mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut serta menjaga ketertiban umum dan memberantas praktik-praktik premanisme yang meresahkan.

Gelar Bimtek Keterbukaan Publik, Polri Siap Jadi Lebih Terbuka dan Humanis

Mataram. Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang digelar Divisi Humas Polri. Kegiatan ini mengusung tema “Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”.

Kegiatan ini diharapkan dapat peningkatan pemahaman dan kualitas pelayanan informasi publik, khususnya di lingkungan kepolisian. Kapolda NTB pun menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas di era keterbukaan informasi.

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID, punya peran strategis dalam memastikan informasi yang dibutuhkan publik bisa diakses dengan baik. Saya harap semua peserta serius mengikuti bimtek ini, agar bisa benar-benar paham tugasnya sebagai penyedia informasi,” jelas Irjen Pol. Hadi, Rabu (23/4/25).

Ditambahkan Kadiv Humas Polri dalam amanat yang dibacakan Karo PID Brigjen Pol. Tjahyono, keterbukaan informasi sebagai bagian dari komitmen Polri, untuk menjadi lebih profesional dan humanis.

“Polri memang wajib menyampaikan informasi secara terbuka, tapi juga harus tahu mana informasi yang memang harus dijaga kerahasiaannya. Kita ingin menghadirkan wajah Polri yang humanis, lewat setiap informasi yang dibagikan ke publik,” ungkapnya.

Bimtek tersebut diharapkan menjadi bekal berharga bagi para personel humas Polri, agar mereka bisa mengelola informasi publik secara cerdas, profesional, dan tentunya dapat makin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Sesepuh Ponpes Buntet Apresiasi Kapolri yang Sukses Amankan Mudik Lebaran

Jakarta. Sesepuh Pondok Buntet Pesantren, KH Adib Rofiuddin, mengapresiasi kinerja Polri dalam mengawal mudik Lebaran 2025. KH Adib menilai kinerja Polri di pengamanan mudik lebaran tahun ini sukses.

Apresiasi itu disampaikan KH Adib dalam acara peresmian Pondok Al Inaaroh Al Hikam Buntet Pesantren di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (22/4/2025). KH Adib mengatakan masyarakat mengakui mudik Lebaran 2025 berjalan aman dan lancar.

“Kami menyampaikan dari seluruh masyarakat bahwa kemarin ketika acara mudik pulang balik sukses luar biasa, sukses luar biasa,” ujar KH Adib.

Ia menyoroti angka kecelakaan di mudik Lebaran tahun ini yang drastis. Selain itu tidak ada juga kemacetan panjang hingga membuat perjalanan mudik masyarakat terganggu.

“Mulai kecelakaan-kecelakaan sangat minim, semakin baik semakin baik, semua masyarakat menilai,” jelas KH Adib.

KH Adib mengapresiasi arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memberikan instruksi kepada seluruh personel Polri dalam pengamanan mudkik Lebaran. Ia menilai sukses dan lancarnya mudik Lebaran 2025 tidak bisa dilepaskan dari arahan yang diberikan Jenderal Sigit.

“Banyak yang ngomong ke saya alhamdulillah Pak Kiai hari ini lancar tidak ada apa-apa. Saya jawab siapa Kapolrinya,” tutur KH Adib.

Presiden Apresiasi Kapolri, Menhub, dan TNI Atas Pengamanan Mudik Membanggakan

Majalengka. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo atas pengamanan mudik yang sangat baik. Presiden juga mengapresiasi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto atas hal itu.

“Kita ucapkan terima kasih kepada semua unsur untuk keamanan mudik, keamanan selama bulan puasa, selama mudik, dan kembali dari mudik. Saya ucapkan terimakasih kepada Kapolri, Menhub, TNI di semua jajaran,” ujar Presiden Prabowo di Majalengka, pada acara panen raya serentak di 14 provinsi, Senin (7/4/25).

Menurut Presiden, apa yang dilakukan TNI, Polri, dan Kementerian Perhubungan sangat membanggakan.

“Atas nama pemerintah dan atas nama rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Saudara sebagai pimpinan, saudara sangat bertanggung jawab dan saudara pantas diberi penghormatan oleh seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Presiden Prabowo.

Sebelumnya, Kapolri menyatakan angka kecelakaan selama arus mudik Lebaran 2025 mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Dirinci Jenderal Sigit, berdasarkan data yang melintas di tol, terjadi penurunan 12 persen.

“Atas kerja keras seluruh rekan-rekan dengan berbagai macam alternatif dan rekayasa. Dari sisi jumlah masyarakat yang mengalami kecelakaan ini juga mengalami penurunan, di jalan tol turun 12 persen dan yang fatalitas turun 88 persen,” ujar Kapolri, Minggu (6/4/25).

Ditambahkan Jenderal Sigit, untuk di seluruh jalur termasuk arteri, khususnya Jawa Barat, mengalami penurunan hingga 64 persen. Hal itu menandakan bahwa masyarakat semakin mengutamakan keselamatan dalam melakukan perjalanan mudik maupun balik.

“Jadi Alhamdulillah artinya masyarakat yang melaksanakan mudik dan balik tahun ini bisa lebih aman dan bisa lebih lancar,” jelas Kapolri.

Presiden Prabowo: Sebuah Prestasi Arus Mudik Meningkat Namun Tetap Kondusif

Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2025 sebagai sebuah prestasi besar. Sebab, mudik berjalan lancar, aman, dan nyaman.

Diakui Presiden Prabowo, arus kendaraan tahun ini dilaporkan lebih besar dari tahun lalu. Namun, hal itu bisa diatasi oleh Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, dan stakeholder terkait lainnya.

“Merupakan suatu prestasi, yang dilaporkan kepada saya, arus mudik yang terbesar selama ini, lebih besar dari tahun lalu,tapi tanpa kemacetan yang berarti,” ujar Presiden, Selasa (8/4/25).

Menurut Presiden, angka kecelakaan selama periode arus mudik maupun balik Lebaran 2025 juga menurun drastis hingga 30 persen.

“Yang lebih memuaskan bagi kita adalah angka kecelakaan yang turun sangat drastis, 30 persen lebih rendah kecelakaan dibandingkan dengan tahun lalu,” jelas Presiden.

Lebih lanjut Presiden menyatakan bahwa apresiasi terhadap kinerja aparat kepolisian patut diberikan. Terlebih, anggota Polri rela berpanas-panasan menjaga keamanan lalu lintas.

“Ini adalah hasil kerja keras, dan ini kerja keras daripada Kementerian Perhubungan dan Kepolisian dan TNI. Polisi yang sering dicaci maki, disalah-salahkan, padahal mereka diterik siang matahari tanpa kita sadar mereka bekerja keras menjaga kita, mengatur lalu lintas,” ungkap Presiden Prabowo.

Jadi Narasumber Retreat Kepala Daerah, Kapolri Bicara Pencegahan Korupsi

Magelang. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi narasumber dalam retreat kepala daerah hari kelima di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025). Dalam kesempatan itu, ia membawakan materi terkait keamanan, hukum, serta pencegahan korupsi.

Kapolri menekankan pentingnya pencegahan korupsi oleh kepala daerah guna menciptakan pemerintahan yang bersih, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Mencegah terjadinya korupsi bisa dilakukan secara optimal. Ini juga merupakan bentuk dukungan kita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah serta menjalankan program-program pemerintah,” ujar Kapolri seusai menyampaikan materi dalam retreat tersebut.

Dalam sesi pembekalan, Kapolri memaparkan strategi Polri dalam menangani berbagai kasus kejahatan, khususnya terkait pemberantasan korupsi. Ia juga mengidentifikasi area rawan korupsi di pemerintahan dan memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Sebagai bentuk komitmen dalam memberantas korupsi, Kapolri membuka ruang konsultasi dengan para kepala daerah dan bahkan membagikan nomor teleponnya. Langkah ini bertujuan agar para kepala daerah dapat dengan mudah menyampaikan permasalahan atau kebutuhan yang berkaitan dengan aspek hukum dan keamanan.

Retreat kepala daerah gelombang pertama di Akmil, Magelang, berlangsung selama tujuh hari hingga 28 Februari 2025. Dari total 503 kepala daerah yang terdaftar, sebanyak 493 hadir dalam kegiatan ini.