mciindonesia.halodunia.net

Kategori: Edukasi

  • Perkuat Pelayanan, Kapolri Suyudi Resmikan Posko dan Logo “Polisi Bersama Masyarakat”

    Perkuat Pelayanan, Kapolri Suyudi Resmikan Posko dan Logo “Polisi Bersama Masyarakat”

    Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan logo dan Posko “Polisi Bersama Masyarakat” Mabes Polri sebagai wujud komitmen nyata institusi dalam mendekatkan diri serta mempererat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat.“Polisi bersama masyarakat mungkin terlihat sederhana, tapi menjadi tidak sederhana kalau kita menjalankan program ini yang paling penting adalah dari hati,” kata Kapolri Suyudi dikutip dari akun X @SuyudiArioSeto, di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

    Polri meresmikan posko dan logo “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai bagian dari arah penguatan pelayanan publik serta komitmen kedekatan kepolisian dengan masyarakat.

    “Logo ‘Polisi Bersama Masyarakat’ dan peresmian posko ini harus dimaknai sebagai komitmen bersama untuk semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat. Kepercayaan publik dibangun melalui komunikasi yang terbuka, pelayanan yang responsif, serta kehadiran anggota Polri yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangan dikutip di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Isir menjelaskan, semangat “Polisi Bersama Masyarakat” sejalan dengan visi yang disampaikan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada 1 Oktober 2026 lalu.

    Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan, penguatan hubungan dengan masyarakat, serta keterbukaan terhadap kritik dan masukan publik sebagai bagian dari upaya perbaikan institusi.

    Menurut Isir, logo “Polisi Bersama Masyarakat” merepresentasikan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat. Simbol jabat tangan menggambarkan kepercayaan dan kerja sama, sedangkan siluet polisi bersama masyarakat mencerminkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

    Sementara itu, Posko Polisi Bersama Masyarakat berfungsi mendukung koordinasi pelaksanaan program prioritas Kapolri, pemantauan perkembangan kegiatan, serta penghimpunan dan verifikasi data sebagai bahan evaluasi. Posko juga membantu memastikan arahan dan kebijakan ditindaklanjuti oleh satuan pelaksana sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

    “Perkembangan pelaksanaan program akan dievaluasi secara berkala untuk melihat capaian dan mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Hasil evaluasi dapat menjadi bahan penyusunan rekomendasi dan langkah perbaikan agar pelaksanaan program semakin efektif serta selaras dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

    Sedangkan dalam aspek pengawasan, pemantauan akan dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan, akuntabilitas personel, penggunaan anggaran, serta tindak lanjut hasil pengawasan. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, penanganannya diteruskan kepada fungsi pengawasan maupun fungsi profesi dan pengamanan sesuai dengan kewenangannya.

    Isir menambahkan, keberadaan posko tersebut diharapkan dapat mendukung kolaborasi dalam pelaksanaan program prioritas sekaligus mendorong agar aspirasi serta informasi dari masyarakat menjadi bagian dari bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan.

    “Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan. Dukungan dan partisipasi masyarakat merupakan kekuatan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Karena itu, semangat ‘Polisi Bersama Masyarakat’ harus diwujudkan melalui tindakan, sinergi, dan pelayanan,” tuturnya.

  • MUI Kaji Fatwa Haram Vape Usai Kapolri Jenderal Suyudi Ungkap Ancaman Narkotika Cair

    MUI Kaji Fatwa Haram Vape Usai Kapolri Jenderal Suyudi Ungkap Ancaman Narkotika Cair

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengkaji permintaan fatwa haram rokok elektrik atau vape yang disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyusul ancaman penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika cair.

    Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh mengatakan permintaan tersebut akan dibahas secara mendalam dan komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek bahaya vape bagi masyarakat.

    “Kapolri saat kunjungan silaturahmi ke MUI, menyampaikan bahaya vape, karenanya MUI akan menindaklanjutinya dalam pembahasan mendalam dengan berbagai pendekatan,” kata Prof Niam di Jakarta, dilansir dari MUI Digital, Kamis (15/10/2026).

    Permintaan ini mencuat setelah Kapolri mengungkap potensi penggunaan vape untuk menyamarkan narkotika cair, termasuk sabu dan ekstrak ganja.

    Isu tersebut mendorong pembahasan yang tidak hanya menyangkut kesehatan, tetapi juga perlindungan generasi muda dari penyalahgunaan narkotika.

    Narkotika Cair di Vape

    Kapolri menyampaikan ancaman tersebut saat bersilaturahmi ke Kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026). Menurut dia, narkotika kini beredar dalam bentuk cair yang dapat disamarkan melalui perangkat rokok elektrik.

    Aroma buah-buahan dan kemasan yang menyerupai vape biasa membuat kandungannya sulit dikenali secara kasatmata, termasuk oleh petugas.

    “BNN dan Polri pun sulit membedakannya secara kasatmata karena bentuk dan wanginya sama, tetapi isinya narkotika cair,” kata Kapolri.

    Suyudi menilai penyalahgunaan vape menjadi ancaman serius karena perangkat tersebut tidak hanya digunakan untuk mengonsumsi zat kimia berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga berpotensi menjadi sarana peredaran narkotika.

    Kapolri Minta Larangan Total

    Kapolri meminta MUI Pusat mengkaji fatwa pelarangan total vape. Ia juga mengapresiasi langkah MUI Jawa Timur yang disebutnya telah mengambil sikap tegas terhadap penggunaan rokok elektrik.

    “Saya terima kasih MUI Jawa Timur sudah melarang vape. Mudah-mudahan nanti MUI Pusat juga melarang total vape. Mohon dukungannya Pak Kiai, Pak Ketua, karena saya yakinkan ini adalah salah satu sumber malapetaka di era sekarang,” ujar Jenderal Suyudi.

    Menurut Suyudi, usulan pelarangan tersebut telah disampaikan kepada Presiden RI dan mendapat respons positif. Ia juga menyinggung sejumlah negara yang menerapkan larangan vape sebagai bagian dari upaya pengendalian risiko.

    Fatwa Masih Dikaji

    MUI belum mengumumkan keputusan fatwa haram vape dalam keterangan yang disampaikan Prof Niam. Permintaan Kapolri masih akan ditindaklanjuti melalui pembahasan mendalam dengan berbagai pendekatan.

    Artinya, permintaan pelarangan total belum dapat disamakan dengan keputusan resmi MUI. Kajian tersebut menjadi tahap penting untuk menelaah persoalan vape, termasuk risiko kesehatan dan potensi penyalahgunaannya sebagai media narkotika.

    Kapolri berharap fatwa MUI dan regulasi pemerintah dapat memperkuat upaya melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman narkotika dan dampak kesehatan jangka panjang.

    Pertemuan Kapolri dengan MUI dihadiri Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis, Buya Anwar Abbas, serta sejumlah pengurus MUI dan pejabat Polri.

  • Kapolri Minta Doa Habib Umar bin Hafidz, Kapolri Komitmen Hadirkan Pelayanan Polri yang Humanis

    Kapolri Minta Doa Habib Umar bin Hafidz, Kapolri Komitmen Hadirkan Pelayanan Polri yang Humanis

    Tribratanews.polri.go.id – JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. bersilaturahmi dengan ulama Habib Umar bin Hafidz di Masjid Al Ikhlas, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara ulama dan Polri dalam memperkuat nilai keimanan, menjaga persatuan, serta mendukung terciptanya keamanan dan kedamaian di tengah masyarakat.

    Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan bahwa tugas kepolisian sebagai pengayom masyarakat memiliki tantangan yang berat dan kompleks. Karena itu, Polri membutuhkan nasihat dan doa dari para ulama sebagai penguat dalam menjalankan amanah serta tanggung jawab kepada bangsa dan negara.

    “Sebagai pengayom masyarakat, tugas kepolisian tentu sangat berat dan kompleks. Oleh karena itu, kami membutuhkan nasihat dan doa dari para ulama, khususnya Habib Umar bin Hafidz,” ujar Suyudi, Selasa (13/10/2026).

    Sementara itu, Habib Umar bin Hafidz menyampaikan harapannya terhadap kepemimpinan Kapolri yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan. Menurutnya, keteladanan seorang pemimpin memiliki arti penting karena dapat memberikan pengaruh positif bagi seluruh anggota kepolisian dalam menjalankan tugas pengabdian.

    “Apabila pemimpin kepolisian dengan keimanan yang semacam ini, maka harapan kami besar. Ini pun juga akan menular kepada seluruh anggota kepolisian,” ungkap Habib Umar bin Hafidz.

    Silaturahmi ini mencerminkan pentingnya sinergi antara ulama, umaro, dan masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa. Nasihat para ulama diharapkan dapat menjadi penguat moral bagi personel Polri untuk menjalankan tugas dengan integritas, keadilan, dan ketulusan dalam melayani masyarakat.

    Semangat tersebut sejalan dengan prinsip Polisi Bersama Masyarakat, yang menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan dukungan serta partisipasi seluruh elemen masyarakat. Melalui sinergi bersama ulama dan masyarakat, Polri berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis serta menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan harmonis.

    (ta/hn/rs)

  • Kapolri Minta Doa Habib Umar bin Hafidz, Kapolri Komitmen Hadirkan Pelayanan Polri yang Humanis

    Kapolri Minta Doa Habib Umar bin Hafidz, Kapolri Komitmen Hadirkan Pelayanan Polri yang Humanis

    Tribratanews.polri.go.id – JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. bersilaturahmi dengan ulama Habib Umar bin Hafidz di Masjid Al Ikhlas, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara ulama dan Polri dalam memperkuat nilai keimanan, menjaga persatuan, serta mendukung terciptanya keamanan dan kedamaian di tengah masyarakat.

    Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan bahwa tugas kepolisian sebagai pengayom masyarakat memiliki tantangan yang berat dan kompleks. Karena itu, Polri membutuhkan nasihat dan doa dari para ulama sebagai penguat dalam menjalankan amanah serta tanggung jawab kepada bangsa dan negara.

    “Sebagai pengayom masyarakat, tugas kepolisian tentu sangat berat dan kompleks. Oleh karena itu, kami membutuhkan nasihat dan doa dari para ulama, khususnya Habib Umar bin Hafidz,” ujar Suyudi, Selasa (13/10/2026).

    Sementara itu, Habib Umar bin Hafidz menyampaikan harapannya terhadap kepemimpinan Kapolri yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan. Menurutnya, keteladanan seorang pemimpin memiliki arti penting karena dapat memberikan pengaruh positif bagi seluruh anggota kepolisian dalam menjalankan tugas pengabdian.

    “Apabila pemimpin kepolisian dengan keimanan yang semacam ini, maka harapan kami besar. Ini pun juga akan menular kepada seluruh anggota kepolisian,” ungkap Habib Umar bin Hafidz.

    Silaturahmi ini mencerminkan pentingnya sinergi antara ulama, umaro, dan masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa. Nasihat para ulama diharapkan dapat menjadi penguat moral bagi personel Polri untuk menjalankan tugas dengan integritas, keadilan, dan ketulusan dalam melayani masyarakat.

    Semangat tersebut sejalan dengan prinsip Polisi Bersama Masyarakat, yang menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan dukungan serta partisipasi seluruh elemen masyarakat. Melalui sinergi bersama ulama dan masyarakat, Polri berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis serta menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan harmonis.

    (ta/hn/rs)

  • Kapolri Silaturahmi dengan Habib Umar bin Hafidz, Perkuat Sinergi Ulama dan Polri

    Kapolri Silaturahmi dengan Habib Umar bin Hafidz, Perkuat Sinergi Ulama dan Polri

    Tribratanews.polri.go.id – JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. bersilaturahmi dengan ulama Habib Umar bin Hafidz di Masjid Al Ikhlas, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara ulama dan Polri dalam memperkuat nilai keimanan, menjaga persatuan, serta mendukung terciptanya keamanan dan kedamaian di tengah masyarakat.

    Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan bahwa tugas kepolisian sebagai pengayom masyarakat memiliki tantangan yang berat dan kompleks. Karena itu, Polri membutuhkan nasihat dan doa dari para ulama sebagai penguat dalam menjalankan amanah serta tanggung jawab kepada bangsa dan negara.

    “Sebagai pengayom masyarakat, tugas kepolisian tentu sangat berat dan kompleks. Oleh karena itu, kami membutuhkan nasihat dan doa dari para ulama, khususnya Habib Umar bin Hafidz,” ujar Suyudi, Selasa (13/10/2026).

    Sementara itu, Habib Umar bin Hafidz menyampaikan harapannya terhadap kepemimpinan Kapolri yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan. Menurutnya, keteladanan seorang pemimpin memiliki arti penting karena dapat memberikan pengaruh positif bagi seluruh anggota kepolisian dalam menjalankan tugas pengabdian.

    “Apabila pemimpin kepolisian dengan keimanan yang semacam ini, maka harapan kami besar. Ini pun juga akan menular kepada seluruh anggota kepolisian,” ungkap Habib Umar bin Hafidz.

    Silaturahmi ini mencerminkan pentingnya sinergi antara ulama, umaro, dan masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa. Nasihat para ulama diharapkan dapat menjadi penguat moral bagi personel Polri untuk menjalankan tugas dengan integritas, keadilan, dan ketulusan dalam melayani masyarakat.

    Semangat tersebut sejalan dengan prinsip Polisi Bersama Masyarakat, yang menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan dukungan serta partisipasi seluruh elemen masyarakat. Melalui sinergi bersama ulama dan masyarakat, Polri berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis serta menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan harmonis.

    (ta/hn/rs)

  • Kapolda Metro Jaya Tinjau Kamtibmas di Kampung Muara Bahari

    Kapolda Metro Jaya Tinjau Kamtibmas di Kampung Muara Bahari

    polda metro jaya

     

    polda metro jaya

    JAKARTA — Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto meninjau kawasan A5, Kampung Muara Bahari, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (12/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sekaligus memastikan kondisi lingkungan tetap aman dan kondusif.
    Kapolda Metro Jaya tiba di lokasi sekitar pukul 15.25 WIB dengan didampingi sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol. Adhe Hariadi, serta Kapolsek Tanjung Priok Kompol R. Sigit Kumono beserta jajaran.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Brigjen Pol. Awang Joko selaku KBPNNP, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Roman Yongky Dilatha, serta Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara AKBP Ari Galang Saputro.

    ## Tinjau Langsung Situasi Wilayah

    Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Metro Jaya bersama rombongan meninjau langsung kondisi lingkungan di kawasan A5 Kampung Muara Bahari. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke Posko A5 untuk melihat situasi wilayah serta memantau kondisi keamanan di sekitarnya.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk mengetahui secara langsung perkembangan situasi di lapangan, sekaligus memperkuat koordinasi antarsatuan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Kapolda Metro Jaya menegaskan bahwa pemeliharaan kamtibmas membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya mengandalkan peran kepolisian.

    “Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Kami ingin memastikan situasi di wilayah tetap aman dan kondusif, sekaligus mendorong kehadiran Polri agar masyarakat merasa terlindungi dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujarnya.

  • Kapolda Metro Komjen Dadang Dorong Pembentukan Karakter Anak Sejak Dini

    Kapolda Metro Komjen Dadang Dorong Pembentukan Karakter Anak Sejak Dini

    Foto: Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto berkunjung ke SDN Gunung 01 Kebayoran Baru, Jaksel. (dok. Polda Metro Jaya)

    Jakarta – Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto mengajak siswa Sekolah Dasar (SD) untuk berani speak up jika terjadi bullying. Jenderal bintang tiga itu juga mengimbau para siswa untuk saling peduli dan menanamkan kasih sayang terhadap sesama teman.
    Hal itu disampaikan oleh Komjen Dadang Hartanto saat berkunjung ke SDN Gunung 01 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (12/10/2026). Dalam kunjungannya, Komjen Dadang didampingi oleh sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Metro Jaya.

    Pada kesempatan itu, Kapolda memberikan edukasi kepada para pelajar SD tentang bullying atau perundungan. Dalam pencegahan perundungan, siswa dikenalkan pada berbagai bentuk tindakan yang dapat menyakiti teman, mulai dari memukul, mengejek, mengucilkan, hingga mempermalukan melalui media sosial.

    Selain itu, anak-anak juga diingatkan untuk tidak ikut menertawakan teman yang mengalami perundungan, melainkan membantu dengan cara yang aman dan segera memberitahukannya kepada guru.

    “Bercerita bukan mengadu, tetapi mencari pertolongan,” demikian pesan Kapolda dalam penyuluhan.

    Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto berkunjung ke SDN Gunung 01 Kebayoran Baru, Jaksel, Senin (12/10/2026). Foto: dok. Polda Metro Jaya
    Kapolda juga mendorong anak-anak agar berani meminta bantuan kepada orang tua, guru, atau orang dewasa yang dipercaya ketika mengalami perundungan, tersesat, maupun menghadapi kesulitan. Layanan Polisi 110 turut dikenalkan sebagai sarana meminta bantuan kepolisian yang dapat dihubungi dengan pendampingan guru atau orang tua.

    Kegiatan tersebut menjadi komitmen ‘Polisi Bersama Masyarakat’. Kegiatan ini juga menjadi bagian edukasi untuk membentuk karakter anak-anak bangsa sebagai generasi penerus di masa yang akan datang.

    Pembentukan karakter turut dikenalkan melalui perilaku sederhana di sekolah dan tempat umum, seperti membiasakan antre, menghormati orang lain, mengingatkan kesalahan dengan cara yang baik, serta menolong teman yang mengalami kesulitan. Anak-anak diajak menghargai perbedaan, bermain bersama tanpa mengucilkan siapa pun, dan berani meminta maaf serta memperbaiki diri ketika berbuat salah.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menekankan pentingnya dukungan guru dan orang tua agar anak merasa aman untuk menyampaikan masalah serta memperoleh bantuan yang tepat.

    “Sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, edukasi ini diharapkan mempererat kerja sama kepolisian, sekolah, dan keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Setiap anak perlu merasa didengar dan mengetahui bahwa mereka tidak harus menghadapi kesulitan seorang diri,” kata Budi Hermanto.

  • Kisah Mereka yang Menjaga Budaya Daerah Tetap Hidup: Dari Tenun hingga Tari

    Kisah Mereka yang Menjaga Budaya Daerah Tetap Hidup: Dari Tenun hingga Tari


    Foto: Kandidat DPD RI Awards Kategori Pelestari Budaya Daerah (dok. Istimewa)

    Jakarta – Sepuluh nama terpilih menjadi kandidat kandidat DPD RI Awards 2026 kategori Pelestari Budaya Daerah. Mereka kembali menghidupkan budaya daerah yang hampir punah hingga mempromosikan seni dan budaya hingga ke mancanegara.
    Panitia DPD RI Awards sebelumnya telah memilih 10 kandidat dalam kategori Pelestari Budaya Daerah. Penghargaan nanti akan diberikan kepada satu orang.

    “Diberikan kepada individu yang memiliki inovasi dalam pengembangan dan pelestarian budaya daerah serta berperan aktif dalam mempromosikan budaya daerah di tingkat nasional maupun internasional,” tulis DPD RI dalam laman resminya, seperti dilihat detikcom, Rabu (7/10/2026).

    Berikut nama 10 kandidat Pelestari Budaya Daerah DPD RI Awards 2026, yang diurutkan berdasarkan abjad:

    1. Alfonsa Raga Horeng
    Alfonsa Raga Horeng merupakan pelestari, penggerak dan pendiri Sentra Tenun Lepo Lorun, yang memberdayakan kaum perempuan untuk menjaga warisan budaya tenun ikat tradisional di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gagasan utamanya bukan hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi perempuan.

    Alfonsa melakukan budidaya bahan baku, seperti kapas dan tumbuhan penghasil warna alam, untuk produksi tenun dan berbagai layanan produk serta jasa edukasi wisata. Dia mengedukasi keterampilan tenun lewat pelatihan teknik menenun, pewarnaan alami, dan pemeliharaan kualitas kain.

    Kandidat DPD RI Awards 2026 Alfonsa Raga Horeng Foto: dok. Istimewa
    Selain itu, mengedukasi mengenai makna filosofis setiap motif sehingga penenun mampu menceritakan nilai budaya produknya. Alfonsa juga melakukan pelatihan desain agar produk tradisional dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pasar tanpa menghilangkan identitas budaya.

    Alfonsa juga membentuk kelompok usaha perempuan agar produksi dan pemasaran tenun lebih terorganisasi. Kemudian mengintegrasikan tenun dengan pariwisata budaya.

    2. Anitawati
    Anitawati merupakan pegiat budaya dan penggagas revitalisasi Tenun Tidore (Puta Dino Kayangan) yang sempat hilang lebih dari 100 tahun di Tidore, Maluku Utara. Berbekal riset arsip sejarah, penelusuran jejak penenun dan temuan alat tenun kuno, Anitawati merekonstruksi teknik, motif, dan filosofi tenun sebagai identitas budaya Kesultanan Tidore.

    Melalui pelatihan menenun, pendampingan usaha, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, pelajar dan warga binaan rutan, Anitawati tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi berbasis industri kreatif.

    Kandidat DPD RI Awards kategori budaya Anitawati (Foto: dok. Istimewa)
    Anitawati mengembangkan motif-motif yang mengangkat sejarah Tidore sebagai Spice Islands, menjadikan tenun sebagai media edukasi sejarah dan diplomasi budaya.

    Dia juga membawa tenun Tidore tampil di berbagai ajang internasional, antara lain Indonesia New York Fashion Week (2022), Kyoto (2023), Cape Town (2023), Paris (2024), dan Rabat (2024), serta berhasil menembus pasar ekspor melalui outlet di Hamburg, Jerman.

    3. Cletus Beru
    Cletus Beru merupakan pelopor dan pelestari budaya di Desa Umauta hingga menjadi desa wisata di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia mengembangkan model wisata budaya berbasis masyarakat adat, mengedepankan gotong royong, dan mendorong wisata berkelanjutan.

    Kandidat DPD RI Awards kategori budaya Cletus Beru (Foto: dok. Istimewa)
    Cletus Beru menghubungkan budaya dengan ekonomi kreatif desa. Dia juga aktif memperjuangkan akses dan perhatian pemerintah terhadap desa wisata budaya di Kabupaten Sikka.

    Berkat dedikasinya, Cletus Beru membawa Desa Umauta masuk 100 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021, dan 50 Besar ADWI 2022.

    4. Endang Dzunuraini
    Endang Dzunuraini merupakan pendiri Sanggar Mbah Guru, pusat komunitas pelestarian batik yang memberdayakan perempuan pedesaan dan seniman lokal di Lamongan, Jawa Timur. Melalui Sanggar Mbah Guru, para pengrajin batik desa di Lamongan berhasil kembali dihidupkan setelah sempat punah.

    Endang membuka wisata edukasi belajar membatik lengkap hingga kunjungan ke kebun pewarna alam. Sanggar Mbah Guru memiliki kebun budidaya berisi sekitar 100 jenis tanaman mengandung tanin pewarna alam sebagai laboratorium hidup sekaligus kebun pewarna alam percontohan yang terintegrasi dengan eco edu culture tourism.

    Kandidat DPD RI Awards kategori budaya Endang Dzunuraini. (Foto: dok. Istimewa)
    Sanggar Mbah Guru memproduksi batik dengan menggunakan pewarna alami dari tanaman yang bisa diregenerasi dan juga berinovasi mengolah limbah pertanian menjadi pewarna alami batik.

    Lewat Sanggar Mbah Guru, Endang memberdayakan kaum perempuan desa hingga mengurangi pernikahan dini, KDRT dan perceraian karena masalah ekonomi.

    5. Juwandi
    Juwandi merupakan penggerak yang menjadikan Desa Budaya Bukit Batu sebagai pusat pelestarian budaya Melayu di Kabupaten Bengkalis, Riau. Dia merangkum anak-anak muda untuk menjaga dan mengembangkan budaya Melayu di Bengkalis.

    Berbagai tradisi, seni, dan sejarah lokal dihidupkan melalui kolaborasi Pentahelix: Festival Budaya Bukit Batu, Festival Sungai Bukit Batu, pengembangan Kampung Tenun, pertunjukan seni Melayu, diskusi sejarah, membentuk sanggar serta pelibatan masyarakat dan generasi muda.

    Kandidat DPD RI Awards kategori budaya Juwandi. Foto: dok. Istimewa
    Gerakan ini juga menjadikan budaya sebagai sumber kebanggaan, kreativitas, pendidikan, pariwisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bahkan Tenun Bukit Batu telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada 2022 oleh Kementerian Kebudayaan.

    Desa Budaya Bukit Batu berhasil meraih berbagai prestasi di tingkat provinsi dan nasional serta memperoleh dukungan dana dari Kementerian Kebudayaan secara berturut-turut (2024-2026). Jejaring budaya dan akademik yang dibangun mulai menjangkau Jepang (2023-2026).

    6. Leni Febrianti
    Leni Febrianti adalah penggagas dan pemegang hak cipta Batik Kagano untuk menghadirkan identitas budaya Bengkulu Utara, yang bersumber dari kekayaan alam dan karakter daerah. Batik Kagano diluncurkan pada tahun 2019.

    Batik Kagano lahir dari gagasan untuk menghadirkan identitas budaya Bengkulu Utara dan dikembangkan dengan mengangkat Kacamata Enggano dan Rafflesia Kemumu sebagai inspirasi utama motif. Batik Kagano mengubah kekayaan lokal menjadi identitas visual yang dapat dikenali, digunakan, dan diwariskan.

    Kandidat DPD RI Awards kategori budaya Leni Febrianti. Foto: dok. Istimewa
    Batik Kagano juga digunakan sebagai seragam resmi pemerintah dan sekolah di wilayah Bengkulu Utara, sehingga identitas budaya tidak hanya dipamerkan dalam kegiatan seremonial, tapi menjadi bagian dari keseharian masyarakat.

    Kontribusi Batik Kagano tidak berhenti pada penciptaan motif, identitas menjadi fondasi bagi pengembangan ekosistem pelestarian budaya melalui pelatihan perajin, desa binaan, pendidikan, pemberdayaan kelompok masyarakat, pengembangan UMKM, hingga pengenalan budaya ke tingkat internasional.

    7. Maulana Muhammad Syuhada
    Sejak tahun 2002, Maulana Muhammad Syuhada aktif melestarikan dan mempromosikan angklung di berbagai belahan dunia. Dia mendirikan berbagai grup angklung dan kesenian tradisional di antaranya Angklung Hamburg Orchestra (2002), Sabilulungan (2003), Lancaster High School Angklung Orchestra (2006), Lancaster University Angklung Orchestra (2007), Angklung Manchester (2009).

    Kandidat DPD RI Awards kategori budaya Maulana Muhammad Syuhada. (Foto: dok. Istimewa)
    Kemudian pada tahun 2015, Maulana mendirikan Tim Muhibah Angklung (TMA) dan sudah melakukan 6 kali misi budaya ke Eropa (2016, 2018, 2022), Australia (2018, 2025), USA (2022) dan Timur Tengah (2024). Dalam 10 tahun terakhir, TMA sudah berpartisipasi dalam berbagai festival internasional di berbagai negara seperti Skotlandia, Belgia, Republik Ceko, Polandia, Bulgaria, Turki, Bosnia-Herzegovina, Amerika Serikat, Portugal, Spanyol dan Australia.

    Maulana juga melakukan “Flash Mob Angklung” di berbagai landmark dunia seperti Port of Hamburg (2016); Queen Street Mall, Brisbane (2018); Basilica, Budapest (2018); Times Square, New York (2022); Mushrif Mall, Abu Dhabi (2024); Australian Museum, Sydney (2025).

    Pada tahun 2007, membuat buku “40 Days in Europe: Kisah Kelompok Musik Indonesia menaklukkan daratan Eropa”, buku tentang perjalanan Tim Expand The Sound of Angklung ke tujuh negara Eropa tahun 2004. Tahun 2016, mengangkat perjalanan TMA ke Eropa dalam sebuah film dokumenter berjudul “The Journey: Angklung Goes To Europe”, film dokumenter layar lebar pertama tentang angklung.

    Maulana mendirikan Angklung Centre, sebuah platform online yang bertujuan untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat akan angklung, baik di dalam maupun luar negeri. Angklung Centre juga berfungsi sebagai pusat pengetahuan tentang angklung, pusat database angklung, pusat informasi dan kegiatan angklung, pusat penjualan dan distribusi angklung.

    8. Mugiyono Kasido
    Mugiyono Kasido merupakan maestro seniman tari, baik sebagai penari maupun koreografer tari yang dipentaskan di berbagai kota di Indonesia dan mancanegara. Mugiono menelurkan sejumlah karya seni tari yang fenomenal.

    Pertama karya “Mencari Mata Candi” pada 2003, yang menggabungkan vokabuler gerak tarian Siwa dalam panel relief Candi Prambanan dengan tari topeng Jawa, wayang dan gerakan tari modern. Karya ini dipentaskan di Kunsten Festival des Arts, Brussels, Belgia; Lincoln Center Festival, New York USA; Gothenburg Festival, Swedia; dan Centre National de la Danse, Perancis.

    Kandidat DPD RI Awards kategori budaya Mugiyono Kasido. Foto: dok. Istimewa
    Kedua “Kabar Kabur”, karya yang membiaskan batas tari, teater, dan pantomim. Hanya dengan kostum berupa kaos dan celana pendek warna putih, Mugiyono mengungkapkan kejadian kekacauan informasi atau hoax pasca kerusuhan 1998. Sejak tahun 2000-2024, karya ini dipentaskan 138 kali di 25 negara, 5 benua.

    Ketiga “Bima Suci” tahun 2011, karya yang dipentaskan di Taman Mini Indonesia Indah. Mugiyono menari dan mengkoreografi selama 36 jam 36 menit 36 detik nonstop dengan live musik gamelan tradisional dan kontemporer.

    Keempat “Bagaspati”, karya yang memadukan tari topeng Jawa tunggal dengan gerak sufi memutar. Karya ini dipentaskan 30 kali di 11 negara Eropa, Asia, USA sejak tahun 2001 hingga 2011.

    Kelima karya “Kosong”, yang menggunakan gamelan sebagai musik dan sekaligus properti menari. Karya ini telah dipentaskan 13 kali di lima negara pada tahun 1995-1996.

    9. Muhammad Ridwan Alimuddin
    Muhammad Ridwan Alimuddin merupakan peneliti independen yang berdedikasi dalam merevitalisasi kebudayaan bahari Mandar, khususnya perahu tradisional Sandeq. Dia juga Duta Baca Sulawesi Barat dan pendiri Komunitas Bahari Mandar sejak 2006.

    Kandidat DPD RI Awards kategori budaya Muhammad Ridwan Alimuddin. Foto: dok. Istimewa
    Ridwan menginisiasi dan bertindak sebagai kurator program Student on Sandeq (SOS) yang dilaksanakan sejak 2022 sampai 2026, wadah edukatif yang mendekatkan generasi muda pada teknik pembuatan hingga pelayaran perahu tradisional.

    Dia aktif terlibat dalam pelaksanaan festival Sandeq Race untuk merawat marwah dan eksistensi pelaut lokal secara berkelanjutan sejak 2001. Dia juga terlibat dalam pelayaran rekonstruksi historis seperti ekspedisi Padewakang ke Australia (2019-2020) serta mendirikan muse

    10. Poltak Tambunan
    Poltak Tambunan merupakan sastrawan nasional pendiri komunitas sastra etnik Tortor Sangombas, Sumatera Utara. Dia membina para penulis sastra modern dalam bahasa daerah.

    Kandidat DPD RI Awards Poltak Tambunan (Foto: dok. Istimewa)
    Pembentukan Tortor Sangombas bertujuan untuk penyelamatan, pelestarian, dan pengembangan penulisan sastra modern berbahasa Batak.
    Poltak juga membuat sejumlah karya sastra modern dalam bahasa Batak.

    Berkat dedikasinya itu, Poltak Tambunan menjadi inspirasi munculnya sastrawan dalam berbagai bahasa daerah. Dia juga mendapat sejumlah penghargaan mulai dari Batak Center hingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

  • Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya Ucapkan Terima Kasih dan Apresiasi kepada Anggota dan Jajaran

    Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya Ucapkan Terima Kasih dan Apresiasi kepada Anggota dan Jajaran

    Jakarta – Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri mengajak seluruh personel untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang dekat, peduli, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat Apel Kebesaran di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, sejalan dengan visi Kapolri ‘Polisi Bersama Masyarakat‘.
    Dalam amanatnya, Kapolda menegaskan kehadiran polisi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setiap anggota diharapkan tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga mampu mendengarkan keluhan warga, memahami persoalan yang dihadapi, serta memberikan bantuan dan solusi dengan sikap yang humanis.

    “Jadilah polisi yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang selalu saya sampaikan kepada kalian semuanya. Kehadiran kita harus memberikan rasa aman, membantu, dan menjadi solusi. Jangan sakiti hati masyarakat,” kata Komjen Asep, Kamis (8/10/2026).

    Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Kapolda mengingatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dibangun oleh polisi sendiri, melainkan membutuhkan kebersamaan dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, setiap personel diharapkan terus membangun komunikasi yang baik, hadir di tengah warga, serta menjadikan pelayanan dan kepedulian sebagai bagian dari pengabdian sehari-hari.

    Kapolda juga berpesan agar seluruh personel menjaga soliditas, kedisiplinan, dan kehormatan institusi. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga melalui sikap, tutur kata, dan tindakan nyata. Setiap anggota diharapkan mampu menjadi teladan serta menghadirkan wajah Polri yang ramah, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya.

    Pada kesempatan tersebut, Kapolda turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran atas dedikasi, loyalitas, dan kebersamaan selama satu tahun dua bulan dirinya bertugas di Polda Metro Jaya. Ia berharap nilai-nilai pengabdian, kepedulian, dan kebersamaan yang telah dibangun terus dijaga serta menjadi semangat dalam mendukung kepemimpinan selanjutnya.

    Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh personel bahwa pengabdian kepada masyarakat harus terusberjalan, siapa pun yang memimpin. Semangat Polisi Bersama Masyarakat diharapkan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui tindakan sederhana yang bermakna, yakni hadir saat dibutuhkan, membantu dengan tulus, dan menjaga kepercayaan masyarakat.

    Pakar seo, master seo, pakar seo polri , master seo polri

  • Baru Sehari Dilantik, Kapolri Suyudi Langsung Bongkar Struktur Polri, IPW: Ini Bukan Konsolidasi Biasa

    Baru Sehari Dilantik, Kapolri Suyudi Langsung Bongkar Struktur Polri, IPW: Ini Bukan Konsolidasi Biasa

     

     

    Gebrakan awal Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto langsung menjadi sorotan Indonesia Police Watch (IPW). Baru sehari dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Suyudi langsung melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur internal Mabes Polri hingga jajaran kewilayahan.

    IPW menilai langkah tersebut bukan sekadar konsolidasi organisasi, melainkan regrouping kekuatan yang menunjukkan perubahan sangat radikal di tubuh Korps Bhayangkara.

    Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, perombakan tersebut terlihat dari pergantian sejumlah pejabat strategis Polri melalui Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

     

     

    Sejumlah posisi strategis yang mengalami pergantian antara lain unsur pengawas dan pembantu pimpinan seperti Irwasum, Asisten Kapolri bidang Operasi, Asisten Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran, Asisten Kapolri bidang SDM, Kadiv Propam, Kadiv TIK, serta unsur pelaksana tugas pokok seperti Kabaintelkam, Kabareskrim dan Kabaharkam.

     

     

    Tak hanya di tingkat pusat, perombakan juga merambah struktur kewilayahan. Sebanyak 19 Kapolda turut diganti atau digeser. Struktur pendukung seperti Kalemdiklat, Kasespim dan Gubernur Akpol juga ikut mengalami perubahan.

    Secara keseluruhan, IPW mencatat terdapat 88 perwira tinggi dan perwira menengah pada era kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang terkena mutasi.

    “IPW menilai langkah radikal Jenderal Suyudi Ario Seto itu tidak biasa dilakukan seorang insan Bhayangkara yang baru dilantik sebagai Kapolri untuk memimpin institusi Polri yang cukup besar kalau tidak ada kekuatan politik di belakangnya,” kata Sugeng dalam siaran pers IPW yang diterima Haluan Selasa (6/10/2026).

    Menurut Sugeng, pola tersebut berbeda dengan tradisi konsolidasi yang dilakukan sejumlah Kapolri sebelumnya.

    Ia mencontohkan saat Jenderal Idham Azis dipercaya menjadi Kapolri. Idham disebut tidak langsung melakukan bongkar besar-besaran terhadap struktur elite Polri setelah dilantik.

    Bahkan, posisi Kabareskrim yang ditinggalkannya sempat kosong sebelum akhirnya diisi melalui mutasi beberapa waktu kemudian.

    “Filosofi polisi itu adalah merangkul, akomodatif, persuasif serta koordinatif, dan tidak radikal atau frontal,” ujarnya.

    Berbeda dengan Era Listyo Sigit

    IPW juga membandingkan langkah Suyudi dengan pola yang diterapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo ketika pertama kali menjabat Kapolri.

    Menurut Sugeng, Listyo tidak langsung melakukan pembersihan besar-besaran terhadap elite lama Polri. Ia terlebih dahulu membangun legitimasi melalui narasi kelembagaan, seperti konsep Presisi, pelayanan transparan, penegakan hukum berkeadilan serta polisi yang tegas namun humanis.

    Baru setelah itu, kata dia, Listyo melakukan penataan elite organisasi melalui sejumlah mutasi strategis.

    “Baik mantan Kapolri Idham Azis dan Listyo Sigit Prabowo sangat berbalik dengan pemikiran radikal atau frontal yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sehingga sangat rentan menimbulkan gesekan-gesekan di internal Polri,” kata Sugeng.

    IPW menilai mutasi seharusnya menjadi bagian dari tour of duty dengan mengedepankan merit system, bukan sekadar pergantian personel karena perubahan kepemimpinan.

    Terlebih, sejumlah perwira yang baru beberapa bulan menduduki jabatan strategis justru langsung dicopot dari posisinya.

    Salah satu yang disorot IPW adalah Irjen Pipit Rismanto. Perwira tinggi Akpol 1994 itu disebut belum genap tiga bulan menjabat Kapolda Jawa Barat ketika digeser dan mendapat penugasan baru di Kementerian Hukum.

    IPW bahkan menduga pergantian tersebut memiliki dimensi politik karena Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan basis pemilih terbesar menjelang kontestasi politik 2029.

    Namun, dugaan tersebut merupakan penilaian IPW yang belum disertai bukti terbuka mengenai alasan resmi pergantian Pipit Rismanto.

    Singkirkan “Gerbong Listyo”, Masukkan Personel BNN dan BIN

    Sorotan IPW tidak berhenti pada jumlah mutasi. Organisasi tersebut juga melihat adanya pola penggantian personel dari kelompok yang dianggap dekat dengan era Listyo Sigit dengan sejumlah nama dari luar struktur inti Polri.

    IPW menyebut sejumlah pejabat era Listyo Sigit dipindahkan dari posisi strategis.

    Di antaranya Komjen Wahyu Widada yang sebelumnya menjabat Irwasum Polri menjadi Pati Itwasum untuk penugasan di ATR/BPN. Kemudian Kabareskrim Komjen Syahardiantono menjadi Pati Bareskrim untuk penugasan di KSP.

    Kabaintelkam Komjen Yuda Gustawan juga dimutasi menjadi Pati Baintelkam untuk penugasan di KSP. Sementara Komjen R.Z. Panca Putra yang sebelumnya menjabat Kalemdiklat menjadi Pati Bareskrim untuk penugasan di Kementerian Hukum.

    Sebaliknya, IPW menyoroti masuknya sejumlah personel yang sebelumnya bertugas di BNN maupun BIN ke sejumlah posisi strategis di tubuh Polri.

    Dari BNN, misalnya, Brigjen Agus Dwi Hermawan ditempatkan sebagai Aslog Kapolri, Brigjen Putu Putera Sadana menjadi Wakabareskrim dan Brigjen Deni Dharmapala menjadi Asisten Kapolri bidang SDM.

    Brigjen Roy Hardi Siahaan juga disebut dipercaya menjadi Kapolda Jawa Tengah, sedangkan Brigjen Rachmad Iswan Nusi menjadi Wakapolda Jawa Barat.

    Sementara dari BIN, IPW mencatat Irjen Dedy Kusuma Bakti ditempatkan sebagai Kabaintelkam, Irjen Arman Achdiat menjadi Kapolda Riau dan Irjen Victor Alexander Lateka menjadi Wadankorbrimob.

    Baca Juga  Ratusan Kasus TPPO Diungkap Polri, Ini Modus Terbanyak!

    Bagi IPW, pola tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan Suyudi bukan sebatas memindahkan personel, tetapi juga mengubah simpul-simpul kekuasaan strategis di tubuh Polri.

    “Kapolri Suyudi tidak hanya memindahkan orang di dalam papan catur, namun mengubahnya dengan banyak pemain yang sehaluan menguasai kotak-kotak utama papan tersebut,” ujar Sugeng.

    IPW Pertanyakan Proses Mutasi

    IPW juga mempertanyakan bagaimana daftar mutasi dalam jumlah besar tersebut dapat disiapkan dalam waktu sangat singkat setelah Suyudi resmi menjabat Kapolri.

    Suyudi baru dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026. Sehari kemudian, telegram mutasi besar-besaran sudah diterbitkan.

    Menurut IPW, proses tersebut sulit dilakukan jika seluruh keputusan baru disiapkan setelah pelantikan.

    Apalagi, apabila proses mutasi harus melalui mekanisme Wanjakti, waktu yang dibutuhkan dinilai tidak mungkin sesingkat itu.

    “Menurut IPW, pemasukan nama-nama itu telah terjadi sebelumnya ada keputusan dicalonkannya pengganti Kapolri Listyo Sigit,” kata Sugeng.

    Kondisi tersebut kemudian dikaitkan IPW dengan proses pergantian Kapolri yang berlangsung sangat cepat.

    Presiden Prabowo mengirim Surpres Nomor R-57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 ke DPR. Sehari kemudian, Komisi III DPR melakukan fit and proper test terhadap Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri.

    Dalam waktu sekitar 22 menit, Komisi III menyetujui Suyudi secara aklamasi. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR sebelum Suyudi dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026.

    Bagi IPW, rangkaian proses tersebut menunjukkan kuatnya dukungan politik Presiden Prabowo terhadap Kapolri baru.

    Namun, IPW mengingatkan agar kekuatan tersebut tidak diterjemahkan menjadi tindakan pergantian personel secara serampangan.

    “IPW mengingatkan Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto untuk tidak melakukan gebrakan radikal, kecuali ada alasan yang obyektif dan kuat untuk mengganti dan mencopot anggotanya,” tegas Sugeng.

    Menurutnya, pencopotan dapat dibenarkan apabila terdapat alasan yang jelas, seperti catatan pelanggaran kode etik dari Propam atau dugaan tindak pidana.

    Sebab menurut IPW, jika mutasi tidak didasarkan pada pertimbangan objektif dan merit system, tujuan utama mutasi sebagai bagian dari penyegaran dan penguatan soliditas organisasi justru berpotensi berubah menjadi sumber persoalan baru di internal Polri.